Namun, efektivitas penggunaan dana ini masih menjadi persoalan, karena tidak jarang ditemukan ketidaktepatan sasaran dalam alokasi anggaran.
Oleh karena itu, dalam rangka efisiensi, pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan Dana Otsus dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dana, memperkuat mekanisme pelaporan, serta melibatkan masyarakat dalam pemantauan anggaran.
Dengan adanya transparansi dalam penggunaan Dana Otsus, maka anggaran yang tersedia dapat benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, tanpa adanya kebocoran atau penyalahgunaan dana.
Terakhir, Efisiensi anggaran memang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak yang optimal. Namun, dalam konteks Papua, kebijakan efisiensi tidak boleh dilakukan dengan cara yang mengorbankan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
Sebaliknya, pemerintah harus menerapkan pendekatan yang lebih strategis dengan menempatkan sektor prioritas sebagai fokus utama. Upaya peningkatan infrastruktur, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan pendidikan, serta optimalisasi program gizi harus tetap menjadi bagian dari kebijakan pembangunan di Papua.
Selain itu, transparansi dalam penggunaan Dana Otsus harus diperkuat agar dana yang tersedia benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi efisiensi yang tepat, pembangunan di enam provinsi Papua dapat terus berjalan tanpa mengorbankan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.
