Pemerintah harus menjamin bahwa anggaran pembangunan jalan dan transportasi tidak dikorbankan karena faktor efisiensi, justru harus diprioritaskan. Karena banyak kampung di Papua belum terhubung dengan jalan darat, tenaga kesehatan terpaksa melakukan pelayanan dengan cara berkunjung dari satu kampung ke kampung lainnya dan sering kali harus bermalam.
Ini menuntut adanya dukungan anggaran operasional untuk transportasi, akomodasi, dan logistik bagi petugas kesehatan. Jika anggaran operasional dikurangi, maka frekuensi pelayanan kesehatan keliling akan berkurang dan masyarakat di daerah terpencil semakin sulit mendapatkan akses kesehatan.
Untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan di enam provinsi Papua, diperlukan strategi yang lebih selektif dan terarah.
Langkah-langkah yang diambil harus didasarkan pada kebutuhan prioritas masyarakat setempat, dengan mempertimbangkan tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kondisi sosial-ekonomi yang ada.
Efisiensi anggaran harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan sektor yang paling membutuhkan perhatian, bukan melalui pemotongan dana secara merata tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
Dalam konteks Papua, sektor kesehatan dan pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dalam belanja negara, mengingat kondisi yang masih tertinggal utamanya yang berada di papua pegunungan bila dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Jika pemotongan anggaran dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan lokal, maka risiko menurunnya kualitas layanan kesehatan dan pendidikan akan semakin besar.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan berbasis kebutuhan, di mana efisiensi dilakukan dengan menghilangkan belanja yang tidak produktif, tetapi tetap menjamin alokasi dana untuk program-program esensial yang menyangkut kesejahteraan masyarakat Papua.
Edukasi kesehatan bagi ibu hamil harus lebih diperkuat agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pola makan sehat dan perawatan selama kehamilan.
Dalam kondisi efisiensi anggaran, pemerintah harus memastikan bahwa program gizi tetap berjalan dengan optimal dengan cara memanfaatkan sumber daya lokal, seperti menggandeng kader kesehatan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat untuk mendistribusikan bantuan gizi serta memberikan penyuluhan kepada ibu hamil. Dengan pendekatan berbasis komunitas, intervensi gizi dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Sebagai daerah dengan status Otonomi Khusus, Papua mendapatkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang cukup besar untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor, termasuk kesehatan dan pendidikan.
