Oleh : Markus Bahabol (Mahasiswa Program Doktoral FKM Unhas Tahun 2024/2025)
NusantaraInsight, Makassar — Efisiensi anggaran pusat dalam konteks pendidikan dan kesehatan di enam provinsi Papua tentu bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana agar lebih tepat sasaran.
Namun, efisiensi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi riil di lapangan dapat memperburuk ketimpangan layanan dasar bagi masyarakat Papua.
Beberapa tantangan yang masih dihadapi, seperti fasilitas kesehatan yang belum memadai, kurangnya tenaga kesehatan, akses transportasi yang mahal, keterisolasian antar kampung, serta tingginya angka kekurangan gizi pada ibu hamil, harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan anggaran.
Banyak daerah di Papua masih kekurangan sarana dan prasarana kesehatan, seperti puskesmas dengan peralatan yang lengkap, obat-obatan yang cukup, dan fasilitas rawat inap yang layak.
Jika efisiensi anggaran dilakukan dengan pemotongan dana kesehatan, maka layanan kesehatan di daerah tersebut akan semakin tertinggal. Pemerintah harus memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengorbankan pembangunan fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Salah satu masalah utama di Papua adalah minimnya tenaga kesehatan yang bersedia bekerja di daerah terpencil. Gaji dan insentif yang kurang menarik menjadi alasan utama tenaga kesehatan enggan bertugas di wilayah tersebut.
Masalah kekurangan gizi pada ibu hamil di Papua juga masih menjadi persoalan serius. Keterbatasan akses pangan bergizi, minimnya edukasi kesehatan, serta ekonomi keluarga yang lemah memperburuk kondisi ini.
Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi alokasi dana untuk program gizi ibu dan anak, terutama bantuan makanan tambahan, edukasi kesehatan, dan pemberian suplemen bagi ibu hamil. Pemerintah harus justru memperkuat program-program yang berorientasi pada peningkatan gizi masyarakat agar angka kematian ibu dan bayi bisa ditekan.
Jika efisiensi anggaran berujung pada pengurangan tunjangan tenaga kesehatan, maka bisa dipastikan jumlah tenaga medis yang mau bekerja di Papua akan semakin berkurang. Sebaliknya, pemerintah harus memperkuat kebijakan insentif agar tenaga kesehatan tertarik dan tetap bertahan di wilayah tersebut.
Selain itu biaya transportasi di Papua jauh lebih mahal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit, minimnya infrastruktur jalan, serta ketergantungan pada transportasi udara dan sungai.
Jika anggaran infrastruktur dipangkas atas nama efisiensi, maka akses layanan kesehatan dan pendidikan akan semakin sulit dijangkau oleh masyarakat.
