Sering kali, framing di media sosial memperkeruh suasana. Ada potongan video provokatif yang diunggah tanpa konteks, ada foto yang dimanipulasi, ada narasi yang sengaja diperuncing.
Akibatnya, demonstrasi bukan lagi forum menyampaikan aspirasi, tetapi arena adu citra dan propaganda. Di sini, sekali lagi, demonstrasi menghancurkan dirinya sendiri: pesan utama tidak sampai, justru yang tersisa hanyalah kebisingan digital.
Lalu, mengapa demonstrasi bisa jatuh pada titik penghancuran diri ini? Ada beberapa penyebab yang bisa dicermati.
Pertama, lemahnya pemahaman tentang tujuan demonstrasi itu sendiri. Banyak orang turun ke jalan hanya karena ikut-ikutan, bukan karena memahami substansi tuntutan.
Kedua, lemahnya kepemimpinan dalam aksi. Tanpa ada pemimpin yang jelas dan bertanggung jawab, massa mudah terprovokasi.
Ketiga, adanya pihak-pihak yang sengaja memancing kericuhan, baik dari kalangan eksternal maupun internal.
Keempat, kurangnya kemampuan mengelola strategi komunikasi, sehingga pesan yang ingin disampaikan tidak terserap dengan baik oleh publik.
Padahal, jika kita kembali pada makna dasarnya, demonstrasi adalah seni berbicara kepada kekuasaan.
Ia adalah cara rakyat yang tak memiliki akses langsung ke kursi elit, untuk menyuarakan kegelisahan mereka.
Namun, ketika demonstrasi kehilangan arah, yang terjadi bukan lagi suara rakyat, melainkan suara kekacauan. Ia menghancurkan dirinya sendiri, bahkan sebelum mencapai tujuan yang diharapkan.
Kita perlu merenungkan ulang: apakah setiap ketidakpuasan harus selalu diekspresikan melalui demonstrasi?
Bukankah ada banyak saluran lain yang lebih konstruktif? Dialog, diskusi publik, advokasi kebijakan, kampanye kreatif, hingga gerakan sosial berbasis komunitas bisa menjadi alternatif.
Demonstrasi seharusnya menjadi opsi terakhir, bukan pilihan pertama. Jika demonstrasi dilakukan, maka ia harus benar-benar terorganisir, damai, dan bermartabat. Tanpa itu, ia hanya akan menjadi kerumunan tanpa arah, yang pada akhirnya menghancurkan diri sendiri.
Sejarah bangsa-bangsa besar menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu lahir dari demonstrasi besar-besaran.
Kadang, perubahan lahir dari konsistensi kerja kecil yang berkesinambungan.
Gerakan civil rights di Amerika Serikat, misalnya, tidak hanya mengandalkan demonstrasi, tetapi juga pendidikan, advokasi hukum, dan pengorganisasian komunitas.
Demikian pula gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan: demonstrasi hanyalah satu bagian dari strategi besar yang terukur. Artinya, tanpa strategi dan visi yang jelas, demonstrasi hanyalah letupan sesaat yang segera padam tanpa bekas.
Di Indonesia sendiri, kita masih bisa belajar dari sejarah. Demonstrasi 1998 berhasil bukan semata karena jumlah massa yang besar, tetapi karena ada kesadaran kolektif, ada visi bersama, dan ada konsistensi perjuangan.
Jika hari ini demonstrasi hanya dijadikan ajang memukul, membakar, atau sekadar ikut-ikutan, maka jelas arah itu sudah melenceng jauh. Kita seolah melupakan pelajaran sejarah, dan justru mengulang kesalahan dengan cara menghancurkan diri sendiri.
Lebih jauh, fenomena demonstrasi yang menghancurkan diri sendiri sebenarnya mencerminkan problem bangsa ini dalam mengelola perbedaan. Kita masih sulit membedakan antara lawan politik dan musuh pribadi.
Kita masih gampang terprovokasi oleh narasi hitam-putih. Kita belum terbiasa membangun dialog yang sehat. Maka, demonstrasi yang seharusnya menjadi kanal demokrasi justru berubah menjadi ruang benturan emosi.
Sudah saatnya kita mengubah paradigma. Demonstrasi tidak boleh hanya dilihat sebagai ajang adu teriak, melainkan sebagai panggung moral.
