-000-
Kisah Nadiem mengingatkan kita pada pola klasik: inovator yang masuk ke gelanggang politik, membawa harapan, lalu terjerembab oleh birokrasi dan kepentingan.
Mengapa ini sering terjadi?
1. Benturan Inovasi dan Birokrasi
Inovator terbiasa cepat, adaptif, dan berbasis data. Birokrasi justru lamban, prosedural, dan penuh aturan.
Ketika keduanya bertemu, gesekan tak terhindarkan, mudah dipolitisasi.
2. Godaan Korporasi Global
Bermitra dengan raksasa dunia memberi aura modernisasi.
Namun tanpa pengawasan, batas antara kolaborasi untuk bangsa dan kolusi demi keuntungan pribadi sangat tipis.
3. Ekspektasi Publik yang Melambung
Rakyat berharap inovator menjadi penyelamat: bersih, teknokratik, moralis.
Saat figur itu jatuh, yang runtuh bukan hanya citra pribadi, tapi juga kepercayaan kolektif.
-000-
Mengingat Nadiem, kita teringat kisah Eike Batista—dulu disebut “Elon Musk of Brazil”.
Ia pernah dielu-elukan sebagai ikon modernisasi. Kekayaannya menembus miliaran dolar, proyeknya menjanjikan Brasil baru.
Namun ambisi membawanya masuk ke lingkar politik, membiayai proyek negara, berjejaring dengan pejabat.
Jalan itu membuka ruang gelap: suap, kolusi, janji palsu.
Ia akhirnya divonis korupsi, kerajaannya runtuh, dan hidupnya berakhir di penjara. Dari singgasana Forbes, ia jatuh ke sel sempit.
Kisah Eike adalah pelajaran keras: energi dan mimpi besar tanpa integritas justru menjadi bumerang.
-000-
Kasus Nadiem—meski belum terbukti—sudah cukup mengguncang. Ia mengajarkan satu hal: inovasi tanpa integritas sistemik adalah pedang bermata dua.
Korupsi bukan sekadar kelemahan moral individu. Ia lahir dari insentif dan celah institusional.
Selama struktur memberi peluang, praktik itu akan berulang meski pejabat berganti.
Di sinilah gagasan Susan Rose-Ackerman relevan: solusi bukan hanya menghukum individu, tapi memperbaiki aturan main.
Transparansi, checks and balances, insentif birokrasi, serta peran masyarakat sipil adalah fondasi utama.
Fukuyama menambahkan: tata kelola modern membutuhkan tiga pilar serentak—negara kuat, supremasi hukum, dan akuntabilitas demokratis.
Tanpa keseimbangan itu, inovasi akan mudah tergelincir menjadi tragedi.
-000-
Apa jalan keluarnya?
Kita butuh arsitektur kelembagaan baru:
• Transparansi digital dalam setiap pengadaan.
• Partisipasi publik berbasis open data.
• Audit independen berlapis.
• Pencegahan konflik kepentingan antara pejabat dan mitra korporasi.
Belajar dari Estonia, dengan e-governance terbaik dunia, blockchain dipakai untuk pengadaan barang pemerintah.
Setiap tahap tercatat permanen, publik bisa mengakses, dan smart contract mencegah manipulasi.
