Oleh: Rusdin Tompo (Koordinator SATUPENA Sulawesi Selatan)
NusantaraInsight, Makassar — Nama Ajoeba Wartabone bagi orang Gorontalo, dan Sulawesi Utara, tertulis dengan tinta emas. Ia pernah menjadi Kepala Daerah Sulawesi Utara, dan menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Umum Gubernur Militer di Manado.
Sebelum mendapat amanah duduk dalam pemerintahan, pria kelahiran Gorontalo, 11 Juni 1894 ini, merupakan kolumnis dan jurnalis. Tulisan-tulisannya kritis-reflektif-sugestif, penuh dengan ide-ide dan gagasan pembaruan, juga menekankan pentingnya keadilan, dan kesetaraan gender.
Ajoeba Wartabone wafat dalam suasana bulan Ramadan, di hari Jumat, 26 April 1957, dalam usia 63 tahun. Kakak dari pejuang dan Pahlawan Nasional, Nani Wartabone, ini dimakamkan di Desa Bubeyo, Bone Bolango, Gorontalo.
Tulisan ini untuk mengenang Ajoeba Wartabone, yang punya Gara’i Adat “Ta loo Layi a Lipu”, artinya Putra Terbaik yang menjadikan negeri Gorontalo lebih menonjol dan dikenal luas.
*Nasionalis-Republikein*
Dalam buku Ajoeba Wartabone (1894-1957): Sekali ke Djokja Tetap ke Djokja, Biografi Gagasan dan Kepemimpinan dari Gorontalo untuk Indonesia Bersatu (Diomedia, 2025) yang ditulis Dr Basri Amin, sang tokoh disebut sebagai intelektual awal Gorontalo.
Prof Dr Meutia Hatta Swasono, Ketua Umum Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI), periode 2024-2029, bahkan menyebut Ajoeba Wartabone sebagai pejuang-pemikir dari Indonesia Timur.
Ajoeba Wartabone merupakan seorang terdidik. Ia bersekolah di Europeesche Lagere School (ELS), Gorontalo, dan Hoofdenschool, Tondano, antara tahun 1903-1914.
Ia pernah pula bersekolah di Bestuursschool, Batavia, tahun 1924-1926. Sekolah pamong praja ini didirikan pemerintah kolonial Belanda untuk mendidik calon pegawai administratif, terutama bagi kalangan bumiputra.
Meski mengenyam pendidikan barat dan keturunan bangsawan, tetap pria berpenampilan rapi yang suka mengenakan dasi dan bertopi ini, jauh dari kata feodal. Anggota parlemen Negara Indonesia Timur (NIT) dari Fraksi Progresif ini bahkan merupakan nasionalis-republikein tulen. NIT mencakup wilayah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku.
Ini tercermin pada pernyataan ikoniknya, “Sekali ke Djokja Tetap ke Djokja”, di mana saat itu Yogyakarta merupakan ibu kota Republik Indonesia.
Pekik yang disampaikan dalam pidatonya pada Pemandangan Umum Parlemen NIT di Makassar, tahun 1947 itu, secara eksplisit menegaskan sikapnya terhadap Republik Indonesia. Bahwa NKRI harga mati! Begitu, dalam bahasa kita sekarang.
