Pembangunan Kaltara Harus Berpihak pada Rakyat
Selain persoalan jembatan mangkrak, dialog tersebut juga membahas arah pembangunan Kaltara secara umum. Sebagai wilayah perbatasan dengan tantangan geografis yang berat, aksesibilitas konektivitas menjadi kunci utama dalam mendorong pelayanan publik dan roda ekonomi warga.
Ingkong Ala menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya penyerapan anggaran, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan rakyat. Karena itu, fungsi pengawasan, evaluasi, dan tanggung jawab pelaksana harus diperketat.
Prinsip ini beriringan dengan peran vital pers dalam menyajikan informasi publik yang objektif, mengawal aspirasi warga, serta mendorong transparansi pembangunan daerah.
Delegasi PWI Sulsel dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Kehormatan PWI Sulsel sekaligus wartawan senior dan Tokoh Pers versi Dewan Pers, Dr. H. M. Dahlan Abubakar, M.Hum. Ia hadir bersama Bendahara PWI Sulsel/Direktur Utama PT Pedoman Rakyat Utama, James Wehantouw, serta Dewan Redaksi Pedomanrakyat.co.id, Muh. Thalib Ramadhan (Ramzy).
Kehadiran Dahlan Abubakar semakin mempererat sinergi dan komunikasi antara insan pers dengan pemerintah daerah. Pengalaman panjangnya di dunia jurnalistik membawa dorongan kuat bagi terciptanya industri pers yang profesional, berintegritas, dan berpihak pada publik.
Dalam pengawalan pembangunan, pers bertanggung jawab menyajikan berita berbasis fakta, memberikan hak jawab berimbang, serta mengawal isu-isu strategis warga—terutama saat mengulas dugaan penyimpangan anggaran negara.
BPJN Kaltara Siapkan Verifikasi Lapangan
Mengutip laporan Detikkalimantan, Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan BPJN Kaltara, Dani Wiranto, menyatakan pihaknya bakal mengecek langsung lokasi proyek jembatan yang dipersoalkan.
“Saya mau ke lapangan dulu, cek lokasi sesuai koordinat yang disampaikan,” kata Dani lewat pesan singkat, Senin (14/9/2026).
Verifikasi lapangan ini diharapkan dapat memberikan kepastian terkait keberadaan material, progres fisik, dan kesesuaian pengerjaan dengan perencanaan awal. Hasil inspeksi tersebut akan menjadi pijakan bagi instansi terkait dalam mengambil tindakan tegas.
Audiensi Wagub Kaltara bersama jajaran PWI Sulsel mempertegas pentingnya keterbukaan informasi. Di tengah percepatan pembangunan perbatasan, seluruh proyek fisik wajib dikelola secara akuntabel agar dampaknya benar-benar dapat dirasakan masyarakat pelosok. (*)
