Selain menjadi salah satu sentra industri nikel nasional, Luwu Raya juga memiliki Danau Matano sebagai salah satu danau purba dunia, kawasan hutan tropis yang luas, sentra produksi kakao dan sawit, serta kawasan pesisir Teluk Bone yang memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi maritim.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Ir. Hasbi Syamsu Ali, menilai pembentukan provinsi baru akan mempercepat efektivitas tata kelola pembangunan di kawasan yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi Sulawesi Selatan.
br
“Kami ingin menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya bukanlah beban bagi negara, melainkan investasi kelembagaan agar potensi strategis nasional di kawasan ini dapat dikelola secara lebih optimal,” kata Hasbi yang juga Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Ketua Umum BPP KKLR H. Arsyad Kasmar menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya telah berlangsung lebih dari dua dekade dan konsistensi masyarakat tidak pernah surut meskipun pemerintah masih menerapkan moratorium pembentukan daerah otonom baru.
Menurutnya, selama kurun waktu tersebut berbagai persyaratan administratif terus disempurnakan, kajian akademik diperbarui, serta dukungan politik dari berbagai elemen masyarakat terus diperkuat.
“Kami datang dengan semangat kolaborasi. Kehadiran unsur DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, organisasi kemasyarakatan serta tim akademik menunjukkan bahwa perjuangan ini merupakan aspirasi bersama masyarakat Luwu Raya. Kami berharap pemerintah pusat dapat melihatnya sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional,” ujar Arsyad.
Audiensi di Kantor Staf Presiden menjadi salah satu langkah penting dalam rangkaian panjang perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya yang telah berlangsung sejak awal era reformasi.
Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek rentang kendali pemerintahan, kali ini BPP DOB menghadirkan perspektif baru dengan menempatkan Luwu Raya sebagai kawasan yang memiliki arti strategis bagi agenda nasional, terutama dalam mendukung hilirisasi industri, ketahanan pangan, penguatan konektivitas kawasan timur Indonesia, dan pemerataan pembangunan.
Dengan pendekatan tersebut, perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya diharapkan tidak lagi dipandang sebagai kepentingan lokal semata, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing Indonesia melalui pembangunan yang lebih berimbang antarwilayah. (*)
br
br
br
