Makassar, NusantaraInsight — Kebijakan publik tidak pernah sepenuhnya terlepas dari kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik. Di balik keputusan pemerintah mengenai anggaran, investasi, pelayanan publik, hingga pengelolaan sumber daya alam, terdapat hubungan kompleks antara negara, pasar, birokrasi, dan masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan utama buku Ekonomi Politik Administrasi Publik: Teori, Paradigma, Kebijakan, dan Dinamika Pembangunan Indonesia, karya Prof. Dr. Drs. Andi Tenri Machmud, M.Si., yang diterbitkan Eureka Media Aksara pada September 2026.
Buku dengan ISBN 978-634-315-847-9 dan ketebalan xiv + 353 halaman ini disunting Dr. Muhammad Yahya, M.Si., bersama Drs. Ibrahim, M.Si.
Melalui buku tersebut, Andi Tenri Machmud mengajak pembaca memahami administrasi publik tidak hanya sebagai persoalan organisasi, manajemen, dan prosedur pemerintahan, tetapi juga sebagai arena pertemuan berbagai kepentingan ekonomi dan politik.
Dalam pengantar buku, penulis menjelaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah mengandung pilihan mengenai penggunaan dan distribusi sumber daya publik. Karena itu, kajian administrasi publik perlu mempertimbangkan siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, dan bagaimana kekuasaan memengaruhi pengambilan keputusan.
Mengurai Hubungan Negara, Pasar, dan Kekuasaan
Buku ini terdiri atas 14 bab yang menguraikan perkembangan pemikiran ekonomi politik dari perspektif klasik hingga kontemporer.
Pembahasan diawali dengan kedudukan ekonomi politik dalam administrasi publik, konsep dasar ekonomi politik, serta hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat.
Selanjutnya, penulis mengulas merkantilisme, pemikiran ekonomi politik klasik Adam Smith dan David Ricardo, ekonomi neoklasik, liberalisme pasar, Keynesianisme, neoliberalisme, hingga Marxisme dan ekonomi politik kritis.
Perspektif sosialisme, nasionalisme ekonomi, dan negara pembangunan juga mendapat perhatian sebagai bagian dari perdebatan mengenai peran pemerintah dalam mengatur perekonomian.
Penulis memperlihatkan bahwa mekanisme pasar dapat mendorong efisiensi dan inovasi, tetapi juga berpotensi melahirkan ketimpangan ekonomi. Sebaliknya, intervensi negara dapat memperkuat perlindungan sosial, namun tidak terlepas dari risiko inefisiensi birokrasi dan penyalahgunaan kewenangan.
Perbedaan pendekatan tersebut memberikan pemahaman bahwa tidak ada satu paradigma ekonomi politik yang mampu menjelaskan seluruh persoalan pemerintahan dan pembangunan.
Birokrasi dan Politik Anggaran
Salah satu bagian menarik dalam buku ini adalah pembahasan mengenai birokrasi, rent seeking atau perburuan rente, serta politik anggaran.
Andi Tenri Machmud menjelaskan hubungan antara perilaku birokrasi, kepentingan politik, dan pengalokasian sumber daya publik melalui teori pilihan rasional, pilihan publik (public choice), serta tindakan kolektif.
Pembahasan tersebut membantu pembaca memahami mengapa kebijakan yang dirancang untuk kepentingan masyarakat tidak selalu menghasilkan manfaat yang merata.
Persoalan korupsi, kolusi, konflik kepentingan, dan politik perencanaan anggaran ditempatkan sebagai bagian dari dinamika ekonomi politik birokrasi.
Melalui perspektif tersebut, keberhasilan administrasi publik tidak cukup dinilai dari efektivitas prosedur dan penyerapan anggaran, tetapi juga perlu dilihat dari keadilan distribusi manfaat kebijakan.
Soroti Otonomi Daerah dan Pertambangan Sulawesi Tenggara
Kekuatan lain buku ini terletak pada pembahasan yang dikaitkan dengan realitas pembangunan Indonesia.
