Ia mengungkapkan bahwa dalam proses penyusunan, tim telah melakukan serangkaian kajian akademik, diskusi dengan pemangku kepentingan budaya, serta inventarisasi persoalan kebudayaan di daerah.
“Harmonisasi di Kanwil Kemenkum menjadi ruang penting untuk memantapkan konsepsi Ranperda, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan seluruh rumusan pasal memiliki kepastian hukum,” jelasnya.
Idwar juga menekankan bahwa Ranperda Pemajuan Kebudayaan diharapkan mampu menjadi fondasi kebijakan budaya Sulawesi Selatan dalam jangka panjang.
“Kebudayaan adalah investasi peradaban. Melalui Perda ini, negara hadir untuk memastikan kebudayaan tidak hanya dilestarikan, tetapi juga diberdayakan sebagai sumber pengetahuan, ekonomi, dan kohesi sosial,” pungkasnya.
Sementara itu, Asriani, selaku Pimpinan Rapat Harmonisasi Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa proses harmonisasi dilakukan untuk memastikan Ranperda memiliki kepastian hukum dan kesesuaian dengan sistem peraturan perundang-undangan nasional.
“Harmonisasi Ranperda Pemajuan Kebudayaan ini bertujuan untuk menyelaraskan materi muatan Ranperda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta memastikan konsistensi antar pasal agar tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya,” ujar Asriani.
Ia menjelaskan bahwa dalam rapat harmonisasi, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memberikan sejumlah catatan teknis dan substansial untuk penyempurnaan Ranperda.
“Kami mendorong agar rumusan norma disusun secara jelas, sistematis, dan operasional, sehingga Perda yang dihasilkan nantinya benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat hukum serta sosial bagi masyarakat Sulawesi Selatan,” tambahnya.
Hal senada diungkapkan, Arpan Rinaldy, Analis Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, menekankan pentingnya ketepatan perumusan norma dalam Ranperda agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan hukum.
Arpan dengan sangat detail menelisik dengan sangat cermat pasal demi pasal perda ini, sehingga beberapa dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan format perundang-undangan.
“Dalam proses harmonisasi, kami menelaah secara mendalam aspek kewenangan daerah, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, serta keselarasan antara tujuan, asas, dan materi muatan Ranperda,” jelas Arpan.
Menurutnya, pemajuan kebudayaan merupakan urusan strategis yang membutuhkan dasar hukum yang kuat dan terukur.
“Ranperda ini harus mampu menjadi instrumen hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif. Oleh karena itu, setiap pasal perlu dirumuskan dengan memperhatikan kejelasan subjek, objek, serta mekanisme pelaksanaannya,” ujarnya.
Arpan juga menyampaikan bahwa keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses harmonisasi menjadi faktor penting dalam menghasilkan Perda yang berkualitas.
“Sinergi antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan Kanwil Kementerian Hukum merupakan kunci agar Perda Pemajuan Kebudayaan ini nantinya memiliki legitimasi hukum yang kuat dan sejalan dengan kebijakan nasional,” pungkasnya.












