“Pembangunan Kota ini, sangat ditentukan oleh birokrasi yang kuat, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan. SKPD harus mampu bergerak cepat dan menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Dalam periode pembangunan 2025–2029, Pemerintah Kota Makassar mengusung visi mewujudkan Kota Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Visi tersebut, kata Munafri, menjadi kompas utama dalam setiap perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Makassar menjalankan sejumlah misi pembangunan strategis, mulai dari penguatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Juga, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, pengembangan inovasi dan sektor pariwisata, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani.
Munafri menegaskan bahwa visi dan misi tidak akan bermakna tanpa langkah nyata. Oleh karena itu, Pemkot Makassar menetapkan berbagai program strategis daerah yang diarahkan langsung untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami mendorong iklim investasi yang sehat, memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan, menata transportasi publik yang ramah lingkungan, serta mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik,” ungkapnya.
Dalam konteks tersebut, reformasi birokrasi menjadi kunci utama. Munafri menekankan pentingnya aparatur pemerintah untuk tidak sekadar bekerja secara administratif, tetapi mampu menjadi pelayan publik yang responsif, solutif, dan berintegritas.
“Birokrasi harus hadir memberi solusi, bukan menambah persoalan. Aparatur pemerintah dituntut memiliki kepekaan sosial dan komitmen kuat dalam melayani masyarakat,” tegasnya.
Sebagai wujud keberpihakan konkret kepada masyarakat, Pemerintah Kota Makassar juga menetapkan Program Prioritas Sapta Mulia. Program ini dirancang agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh warga dalam kehidupan sehari-hari.
Di kesempatan ini, Ketua DPD II Golkar Makassar, itu memaparkan secara menyeluruh kondisi, tantangan, serta strategi pembangunan Kota Makassar yang berorientasi pada dampak langsung bagi masyarakat.
Dia menjelaskan bahwa Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Kawasan Timur Indonesia, dengan wilayah administrasi yang terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan.
Jumlah penduduk Makassar pada malam hari mencapai sekitar 1,4 juta jiwa, aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat dari daerah sekitar. Artinya, tekanan inflasi dan dinamika ekonomi di Kota Makassar ini sangat tinggi.
