Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini berbagai keluhan masyarakat terkait penerimaan siswa lebih banyak ditujukan ke pemerintah kota, bukan ke sekolah.
“Keluhan itu larinya ke kami, bukan ke sekolah. Makanya sistem ini harus dibuka supaya tanggung jawabnya jelas dan terbagi. Semua bisa melihat prosesnya,” jelasnya.
Dengan sistem yang semakin terbuka, ia optimistis potensi praktik kecurangan dalam penerimaan siswa dapat ditekan secara signifikan.
Kehadiran LONTARA+ diharapkan menjadi jaminan bahwa proses SPMB berjalan adil, transparan, dan akuntabel.
“Dengan sistem ini, kita ingin pastikan tidak ada lagi ruang untuk permainan. Semua harus transparan,” tukasnya. (*)
