“Alur air di kawasan itu menyempit karena ada rumah-rumah warga yang berdiri di atas lahan Nipa. Ada rencana pembebasan lahan untuk pembangunan jalur air, tapi itu membutuhkan dana besar,” tutur Munafri.
Ia menambahkan, Pemkot akan membawa hasil kajian ini ke Balai Pompengan Jeneberang untuk didiskusikan secara bersama.
Munafri juga berharap ada kepastian payung hukum dalam penanganan kanal dan sungai, termasuk kegiatan pembersihan kanal yang kerap terkendala oleh bangunan liar.
“Ini bukan hanya soal sedimen, tapi juga kebersihan dan tata ruang di sekitar bantaran kanal,” tutupnya.
Pada kesempatan ini, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim memberikan solusi atau alternatif dalam hal pencegahan banjir di Kota Makassar, tahun mendatang.
Menurutnya, pihak BBWS Pompengan Jeneberang terus menekankan pentingnya pengelolaan wilayah sungai secara terpadu, termasuk di dalamnya Wilayah Sungai Pohon yang merupakan gabungan dari sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) strategis.
Mengacu pada Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Pohon di Sulawesi Selatan meliputi cakupan kerja pada 21 kabupaten dan 3 kota.
Wilayah ini terbagi ke dalam empat bagian utama: WS Pompeng Larona (Utara), WS Saddang (Barat), WS Pompeng Laona (Timur), dan WS Jeneberang (Selatan).
“Kami bekerja berdasarkan satuan pengelolaan wilayah sungai, di mana satu DAS mencakup sungai utama beserta anak-anak sungainya yang akhirnya bermuara ke laut,” jelasnya.
Lanjut dia, kesatuan daerah aliran sungai inilah yang membentuk satu wilayah sungai. BBWS mengacu pada lima pilar utama, yakni konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air.
Kemudian, pengendalian daya rusak air, pemberdayaan peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air.
Salah satu proyek strategis yang telah berjalan adalah Bendungan Bili-bili, yang berfungsi ganda: sebagai konservasi air dan pengendali banjir. Air yang tertampung di bendungan tersebut juga dimanfaatkan sebagai air baku untuk PDAM Makassar.
“Namun, banjir besar yang terjadi pada Februari 2019 menunjukkan bahwa sumber banjir bukan berasal dari Sungai Jeneberang, melainkan dari Sungai Jenelata, yang saat itu belum memiliki pengendalian banjir yang memadai,” ungkapnya.
Proyek ini didanai melalui pinjaman luar negeri, dengan target penyelesaian pada tahun 2028, sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana dan pengurangan risiko banjir di wilayah daerah aliran sungai (DAS) Jeneberang dan sekitarnya.
Kota Makassar sendiri dipengaruhi oleh dua DAS besar, yaitu DAS Jeneberang dan DAS Tallo. Kedua DAS ini menjadi fokus utama pengelolaan karena beririsan langsung dengan wilayah kota.
Secara total, DAS Jeneberang terdiri atas 58 DAS bagian, termasuk DAS Celah Batu yang juga mencakup wilayah Bone. Selain bendungan besar, BBWS juga telah membangun dan merencanakan infrastruktur pendukung seperti kolam retensi.
“Beberapa di antaranya termasuk Kolam Regulasi Nipa-nipa, waduk tunggu Pampang, dan Sarana Penanganan Banjir lainnya,” sebutnya.
Namun, tantangan masih banyak, terutama pada area-area resapan air yang telah berubah fungsi seperti kawasan perumahan di Perumnas Antang.
Ia berharap pendekatan ini dapat mendorong sinergi lintas sektor yang kuat, dan memastikan setiap wilayah sungai dikelola secara terpadu, dari hulu hingga hilir.
“Ini harus kita sinergikan dengan pemerintah daerah. Tidak semua bisa dibangun hanya oleh BBWS,” tambahnya. (*)
