Makassar, NusantaraInsight — Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Makassar dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin terkait Ranperda Perubahan APBD (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Rapat berlangsung di Ruang Sipakatau, Lantai 2 Kantor Wali Kota Makassar, Jumat (25/9/2026), dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD bersama jajaran perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar.
Dalam penyampaiannya, Munafri menegaskan, perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka anggaran, tetapi harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, pengawasan bersama antara eksekutif dan legislatif dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan akuntabel.
“Anggaran perubahan yang kita susun harus benar-benar menjadi program yang bermanfaat buat masyarakat,” ujar Munafri.
Dalam nota keuangan tersebut, pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp4,56 triliun lebih. Jumlah itu turun sekitar Rp128 miliar atau 2,75 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 sebesar Rp4,69 triliun lebih.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp5,26 triliun lebih, meningkat sekitar Rp90 miliar atau 1,76 persen dari APBD Pokok sebesar Rp5,17 triliun lebih. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp699,85 miliar yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari SiLPA Tahun Anggaran 2025.
Dari sisi pendapatan, PAD direncanakan sebesar Rp2,27 triliun lebih, sedangkan pendapatan transfer sebesar Rp2,228 triliun lebih. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah ditetapkan sebesar Rp65 miliar lebih.
Untuk belanja, belanja operasi direncanakan sebesar Rp4,33 triliun lebih, belanja modal Rp919 miliar lebih, dan belanja tidak terduga tetap dialokasikan sebesar Rp15 miliar.
Munafri menyebut, Perubahan APBD 2026 diarahkan untuk mendukung tujuh prioritas pembangunan, yakni peningkatan daya saing ekonomi dan lapangan kerja; penguatan sumber daya manusia; pembangunan infrastruktur dan tata ruang; pengembangan inovasi, seni budaya, dan pariwisata; peningkatan tata kelola pemerintahan; perlindungan perempuan, anak, serta penyandang disabilitas; dan peningkatan kualitas lingkungan hidup serta mitigasi bencana.
Ia mengakui keterbatasan ruang fiskal menjadi pertimbangan dalam menentukan program prioritas. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menghambat pemerintah bersama DPRD menghadirkan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat.
Dalam rapat itu, Munafri juga menyampaikan rencana melanjutkan penataan dan pembangunan kawasan Karebosi pada tahun berikutnya. Pemerintah Kota Makassar turut menyiapkan skema tender dini bagi sejumlah proyek yang perencanaannya telah siap, termasuk proyek strategis dan pekerjaan multiyears.
Melalui tender dini, pekerjaan diharapkan dapat dimulai sejak Januari 2027 tanpa menunggu proses anggaran berjalan hingga triwulan pertama.
