Makassar, NusantaraInsight — Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, mendampingi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meninjau kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Teuku Umar 15, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Rabu (2/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung perubahan wajah kawasan yang berada di tepian sungai sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih.
Kawasan kampung nelayan yang sebelumnya tampak kumuh kini mulai berubah menjadi kampung warna-warni. Rumah-rumah warga yang berada di sisi tol dicat dengan beragam warna sehingga menciptakan pemandangan baru bagi masyarakat maupun pengguna jalan yang masuk ke Kota Makassar.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, penataan kawasan tersebut memiliki nilai strategis karena berada di jalur masuk Kota Makassar.
“Kalau kita masuk di Makassar, masuk di tol, sudah mau masuk di Kota Makassar melihat kampung yang ada di bantaran sungai ini, itu sudah dicat warna-warni,” ujar Munafri.
Menurut dia, perubahan kawasan itu merupakan hasil kolaborasi pemerintah kecamatan, kelurahan, dan pihak swasta melalui dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
“Ini bersama dengan Pak Lurah, bersama dengan Pak Camat, kita membangun komunikasi dengan pihak swasta melalui dana CSR. Mereka memberikan respons yang baik,” katanya.
Munafri menyebut, sekitar 200 rumah warga telah mendapat sentuhan warna dalam program penataan tersebut.
“Kurang lebih 200 rumah yang dicat dengan warna-warni. Ya, pelan-pelanlah,” ucapnya.
Kadis PU Makassar Zuhaelsi Zubir mengatakan, penataan kawasan Buloa tidak hanya berfokus pada perbaikan tampilan lingkungan. Pemerintah juga perlu memastikan pembenahan tersebut diikuti pemenuhan kebutuhan dasar warga.
“Penataan kawasan tidak hanya berbicara mengenai pengecatan rumah, tetapi juga bagaimana memastikan masyarakat mendapatkan lingkungan yang layak, termasuk akses terhadap air bersih,” ujar Zuhaelsi.
Ia mengatakan, Dinas PU akan melakukan pendataan dan kajian teknis untuk menentukan kebutuhan infrastruktur air bersih di kawasan tersebut. Kajian itu mencakup kondisi sumber air, jaringan distribusi, serta jumlah warga yang akan dilayani.
“Untuk kebutuhan air bersih, kami akan melihat kondisi eksisting di lapangan. Setelah itu, kami susun rencana penanganan yang paling sesuai, baik melalui pengembangan jaringan maupun pembangunan sarana penyediaan air minum,” jelasnya.
Zuhaelsi menambahkan, penyediaan air bersih menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Makassar, terutama di kawasan padat penduduk dan wilayah yang belum terlayani secara optimal oleh jaringan distribusi.
Dinas PU Makassar sebelumnya memperkuat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai strategi jangka panjang untuk memperluas akses air bersih masyarakat. Program tersebut diarahkan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan pembangunan baru, pemeliharaan, peningkatan kapasitas, dan perluasan jaringan.
“Kami ingin pembenahan kawasan berjalan menyeluruh. Lingkungannya tertata, tetapi kebutuhan dasar masyarakat juga harus dipenuhi,” kata Zuhaelsi.
