Ekonomi Makassar Melaju 7,04 Persen, DPRD Puji Kepemimpinan Munafri

 

Fraksi PKS juga meminta penjelasan lebih rinci terkait faktor utama penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos-pos penerimaan yang belum mencapai proyeksi, serta strategi pemerintah memperbaiki penerimaan hingga akhir tahun anggaran.

 

Selain itu, juga diberikan terhadap komposisi belanja dalam APBD Perubahan 2026. Belanja operasi disebut meningkat sekitar Rp146 miliar atau 3,49 persen menjadi Rp4,33 triliun.

 

Sementara belanja modal justru mengalami penurunan sekitar Rp55 miliar atau 5,68 persen menjadi Rp919 miliar.

 

Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan karena kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dasar masih cukup besar.

 

Aspirasi terkait drainase, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan hingga air bersih masih terus disampaikan masyarakat, termasuk dalam kegiatan reses anggota DPRD di wilayah Bangkala.

 

Karena itu, pihak fraksi PKS meminta pemerintah menjelaskan dasar penentuan prioritas belanja, khususnya untuk menjawab persoalan infrastruktur dasar yang masih dirasakan masyarakat.

 

“Kami juga meminta penjelasan mengenai alokasi APBD Perubahan untuk penanganan banjir, drainase dan pelayanan air bersih, termasuk penentuan wilayah prioritas berdasarkan tingkat kerawanan dan kebutuhan masyarakat,” tutup Hartono.

BACA JUGA:  Wali Kota Makassar Hadiri Merdeka Fest Tamalanrea, Dukung UMKM dan Persatuan Warga

 

Diketahui, pada rapat paripurna tersebut, seluruh sembilan fraksi di DPRD Kota Makassar menyatakan persetujuan agar Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan Panitia Khusus (Pansus).

 

Dengan demikian, pembahasan APBD Perubahan 2026 selanjutnya diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. (*)