Mantan CEO PSM itu menekankan, persoalan BBM yang terjadi saat ini harus dilihat dari sisi kebutuhan masyarakat luas.
Dikatakan, Pemerintah Kota memikirkan kemaslahatan umat. Bagaimana kebutuhan dasar masyarakat terhadap BBM dapat terpenuhi, tanpa menimbulkan persoalan baru.
“Kita bicara kebutuhan masyarakat. Ini soal kemaslahatan orang banyak, jangan korbankan masyakarat,” tegas Appi.
Ia mengingatkan, antrean panjang BBM tidak hanya berdampak kepada warga yang hendak mengisi kendaraan.
Kondisi tersebut juga mulai mengganggu aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, kegiatan ekonomi, hingga mobilitas masyarakat.
Bahkan, kata Appi, operasional armada pengangkut sampah milik Pemerintah Kota Makassar ikut terdampak akibat panjangnya antrean di sejumlah SPBU.
Appi khawatir persoalan tersebut akan menjadi akumulasi masalah baru apabila tidak segera ditangani.
“Ini perlu solusi cepat dari seluruh persoalan, kita tidak boleh anggap ini persoalan biasa,” jelasnya.
Menurut Appi, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penanganan yang lebih serius dan cepat agar memberikan kepastian kepada masyarakat umum.
Pemerintah Kota Makassar membutuhkan penjelasan dari Pertamina mengenai kondisi sebenarnya, apakah berkaitan dengan distribusi, ketersediaan stok, perubahan kebijakan BBM, atau informasi lain yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia juga meminta adanya kejelasan agar pemerintah kota dapat membantu Pertamina memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kami ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ini persoalan distribusi atau apa, supaya kami juga bisa turun ke masyarakat untuk menyosialisasikan ini dengan baik,” katanya.
Selain pengaturan di dalam kota, Appi mengusulkan agar SPBU yang berada di kawasan penyangga Kota Makassar, khususnya di wilayah Maros dan Gowa, dapat dioptimalkan sebagai buffer zone.
Menurutnya, kendaraan-kendaraan besar tidak semestinya seluruhnya masuk hingga ke pusat Kota Makassar hanya untuk mendapatkan BBM.
Jika distribusi dan pelayanan dapat dibagi ke wilayah penyangga, beban SPBU di dalam kota dapat dikurangi.
Skema tersebut dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi konsentrasi kendaraan besar di SPBU yang berada di kawasan padat Makassar.
“Kalau tidak ada kepastian, antrean akan terus begini, merugikan masyarakat. Kalau sudah sampai empat lapis, menurut saya sudah menutup jalan karena tidak ada yang mengatur prioritas. Akhirnya hanya mengular,” ujarnya.
Dalam kondisi yang dinilai tidak normal, Appi juga meminta Pertamina meningkatkan dukungan personel di lapangan.
