Menurut Appi, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penanganan yang lebih serius dan cepat agar memberikan kepastian kepada masyarakat umum.
Pemerintah Kota Makassar membutuhkan penjelasan dari Pertamina mengenai kondisi sebenarnya, apakah berkaitan dengan distribusi, ketersediaan stok, perubahan kebijakan BBM, atau informasi lain yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia juga meminta adanya kejelasan agar pemerintah kota dapat membantu Pertamina memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kami ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ini persoalan distribusi atau apa, supaya kami juga bisa turun ke masyarakat untuk menyosialisasikan ini dengan baik,” katanya.
Selain pengaturan di dalam kota, Appi mengusulkan agar SPBU yang berada di kawasan penyangga Kota Makassar, khususnya di wilayah Maros dan Gowa, dapat dioptimalkan sebagai buffer zone.
Menurutnya, kendaraan-kendaraan besar tidak semestinya seluruhnya masuk hingga ke pusat Kota Makassar hanya untuk mendapatkan BBM.
Jika distribusi dan pelayanan dapat dibagi ke wilayah penyangga, beban SPBU di dalam kota dapat dikurangi.
Skema tersebut dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi konsentrasi kendaraan besar di SPBU yang berada di kawasan padat Makassar.
“Kalau tidak ada kepastian, antrean akan terus begini, merugikan masyarakat. Kalau sudah sampai empat lapis, menurut saya sudah menutup jalan karena tidak ada yang mengatur prioritas. Akhirnya hanya mengular,” ujarnya.
Dalam kondisi yang dinilai tidak normal, Appi juga meminta Pertamina meningkatkan dukungan personel di lapangan.
Ia menilai jumlah petugas yang melayani kendaraan harus disesuaikan dengan kondisi antrean.
Karena itu, selain penanganan teknis, Appi meminta sosialisasi dilakukan secara langsung hingga ke masyarakat tingkat bawah.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi BBM, kebijakan distribusi, mekanisme pengisian, serta langkah yang sedang dilakukan pemerintah dan Pertamina.
“Yang paling penting adalah kita memastikan benar-benar ini ditangani dan masyarakat mendapatkan penjelasan,” imbuh politisi Golkar itu.
Dia menegaskan, Pemerintah Kota tidak ingin pertemuan ini sebatas serimoni, yang paling penting, kata dia, adalah bagaimana antrean dapat segera diurai dan pelayanan BBM kembali normal.
“Tidak ada lagi siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi bagaimana ini secepatnya kita bisa urai secara bersama-sama,” terangnya.
Dalam pertemuan tersebut, Appi juga menekankan untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar, Pertamina, dan pengelola SPBU dalam mengurai persoalan antrean BBM.
“Kami Pemkot Makassar akan terus mengawal persoalan ini, agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu dan antrean panjang tidak menjadi persoalan yang berdampak pada aktivitas warga serta pelayanan publik di Kota Makassar,” pungkasnya.
Sedangkan, Executive General Manager PT Pertamina Regional Sulawesi, Deny Sukendar, memastikan stok BBM aman dan terpenuhi bagi warga di Makassar dan Sulsel secara umum.
Ia mengatakan pihaknya berharap sejumlah langkah penanganan tersebut dapat mulai dilakukan secepatnya, bahkan pada hari yang sama setelah pertemuan bersama Wali Kota Makassar.
“Mudah-mudahan ini bisa segera, hari ini juga kita lakukan beberapa hal, Pak Wali,” kata Deny.
Salah satu langkah yang telah dilakukan Pertamina adalah memperpanjang waktu operasional SPBU. Saat ini, sebanyak 25 SPBU di Makassar telah beroperasi selama 24 jam.
Deny mengatakan jumlah tersebut masih dapat ditambah apabila kondisi di lapangan membutuhkan. Pertamina akan menyesuaikan operasional SPBU secara dinamis berdasarkan tingkat kepadatan antrean.
