Lewat Dialog dan Relokasi, Pemkot Makassar Tata Lapak PKL Tanpa Konflik

“Diharapkan, kerja sama dari para pedagang dapat mempercepat terwujudnya kawasan Jalan Sunu dan Datuk Patimang yang lebih tertata dan bebas dari pelanggaran pemanfaatan ruang publik,” harapnya.

Sementara itu, Camat Ujung Pandang, Nanin Sudiar, menyampaikan bahwa langkah pihaknya, melakukan penertiban dilakukan secara bertahap melalui dialog langsung dengan para pemilik usaha.

Salah satu penertiban dilakukan terhadap satu unit lapak warung ikan bakar di Jalan Emitailan (Emisailan) yang telah beroperasi kurang lebih 20 tahun.

Lapak tersebut ditertibkan karena berdiri di atas fasilitas umum dan akan direlokasi ke Pasar Baru agar aktivitas usaha tetap berjalan di tempat yang telah disiapkan.

“Pendekatan yang kami lakukan tetap mengedepankan komunikasi dan solusi. Pedagang tidak dilarang berusaha, tetapi diarahkan agar menempati lokasi yang sesuai peruntukannya,” ujar Nanin.

Selain di Jalan Emitailan, pemerintah kecamatan juga melakukan pendekatan humanis sehingga pembongkaran mandiri terhadap lapak di Jalan Sungai Poso.

Di lokasi tersebut, pedagang diberikan pemahaman untuk membongkar sendiri bangunannya yang tidak sesuai aturan.

BACA JUGA:  Munafri Bawakan Materi di PKKMB Maba Fakultas Hukum Unhas

Penertiban juga menyasar trotoar di sepanjang Jalan Penghibur. Sejumlah lapak yang selama ini menetap atau bermalam di atas trotoar dibersihkan guna mengembalikan fungsi jalur pejalan kaki serta menjaga estetika kawasan.

Tak hanya itu, penjual ikan bakar di Jalan Gunung Merapi yang telah berjualan sekitar 20 tahun juga menjadi perhatian pemerintah kecamatan.

“Sementara di kawasan Sungai Pareman, terdapat sekitar 10 lapak yang menggunakan area di atas drainase untuk berusaha,” terangnya.

Terhadap para pedagang tersebut, pemerintah melakukan pendekatan persuasif agar nantinya bersedia direlokasi ke tempat yang lebih tertib dan aman.

Nanin menegaskan, seluruh langkah penataan dilakukan sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi drainase dan trotoar, sekaligus meminimalisir potensi banjir dan gangguan ketertiban umum.

“Kami ingin kawasan tetap tertata, drainase berfungsi optimal, dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman. Relokasi menjadi solusi agar pedagang tetap bisa berusaha tanpa melanggar aturan,” tutupnya. (*)