Fadli menegaskan, FPRB merupakan wadah strategis yang menghimpun seluruh potensi, mulai dari relawan, komunitas, hingga stakeholder terkait untuk bersinergi dengan BPBD dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta mitigasi bencana di Kota Makassar.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa BPBD Kota Makassar juga tengah mempersiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi bencana kekeringan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berdampak signifikan.
Menurutnya, terdapat tiga dampak utama yang harus diantisipasi, yakni krisis air bersih, peningkatan resiko kebakaran, serta gangguan kesehatan masyarakat. Apalagi, krisis air tentu menjadi dampak utama.
“Selain itu, suhu yang meningkat juga berpotensi memicu kebakaran lebih cepat, dan dampak kesehatan seperti ISPA, penyakit kulit, hingga gangguan pernapasan juga perlu diwaspadai,” paparnya.
Sebagai langkah mitigasi, BPBD bersama stakeholder terkait telah menyusun dokumen rencana kontinjensi (Renkon) untuk berbagai skenario bencana.
Termasuk kekeringan, serta menyiapkan lebih dari 1.000 unit tandon air yang akan didistribusikan secara bertahap kepada masyarakat terdampak.
Dikatakan, saat ini, BPBD telah memiliki stok awal sekitar 100 unit tandon yang mulai disalurkan berdasarkan skala prioritas di wilayah yang telah terdampak.
Selain itu, koordinasi juga terus dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk BUMN, sektor swasta, lembaga filantropi seperti Baznas dan Dompet Dhuafa.
“Serta instansi terkait seperti PDAM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemadam Kebakaran, guna memastikan kesiapan lintas sektor dalam menghadapi dampak El Nino,” terang Fadli.
Dia kembali menekankan pentingnya penetapan status tanggap darurat oleh pemerintah daerah sebagai langkah strategis untuk membuka akses terhadap berbagai sumber pendanaan.
Seperti Belanja Tidak Terduga (BTT), Dana Siap Pakai (DSP), hingga dukungan dari pemerintah pusat.
Lanjut dia, status tanggap darurat ini menjadi kunci agar kita bisa mengakses bantuan pusat dan memaksimalkan penanganan bencana secara cepat dan efektif.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kekuatan utama dalam penanggulangan bencana terletak pada kesiapan masyarakat itu sendiri.
Menurutnya, sekitar 95 persen penyelamatan dalam situasi bencana dilakukan oleh individu, keluarga, dan lingkungan sekitar.
Karena itu, masyarakat harus menjadi subjek, bukan hanya objek dalam penanggulangan bencana.
“Ketika masyarakat sudah siap, maka penanganan akan jauh lebih efektif dan tidak menimbulkan kepanikan,” tegasnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, BPBD Kota Makassar berharap peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional tidak hanya menjadi kegiatan seremonial.
