Salah satunya penanganan 100 persen anak korban kekerasan yang menjadi sasaran pelayanan, disertai penguatan perlindungan sosial dan peningkatan akses ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.
Sementara untuk masyarakat pesisir dan kepulauan, pelayanan kesehatan diperkuat melalui operasional ambulans laut, dukungan tenaga medis dan paramedis.
“Serta pemeriksaan kesehatan terpadu oleh dokter spesialis sebanyak empat kali dalam setahun,” ungkapnya.
Selain itu, pada sektor program Urban Farming, kata Appi diarahkan menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan sekaligus pemanfaatan lahan perkotaan.
Pemkot Makassar menargetkan pembentukan kelompok Urban Farming di 15 lokasi, yang didukung pengadaan bibit dan peralatan.
Pelaksanaannya diarahkan agar kelompok yang terbentuk tidak sekadar aktif pada tahap awal, tetapi mampu berkembang secara produktif dan berkelanjutan.
Munafri mengatakan, efektivitas APBD juga sangat bergantung pada kecepatan dan kualitas pelaksanaan program.
Karena itu, pemerintah akan memperkuat monitoring terhadap progres belanja, baik Belanja Modal maupun Belanja Barang dan Jasa.
Pemantauan mencakup kesiapan dokumen perencanaan, proses pengadaan, realisasi fisik, hingga realisasi keuangan.
“Kegiatan yang telah memiliki kesiapan akan didorong untuk dilaksanakan lebih awal, sedangkan kegiatan yang memerlukan penyesuaian akan dikendalikan agar tidak menimbulkan penumpukan pada akhir tahun,” ungkapnya.
Ditambahkan, untuk tahun anggaran berikutnya, Pemkot Makassar juga mendorong pelaksanaan tender dini sehingga proyek strategis yang telah siap dari sisi perencanaan dapat mulai dikerjakan sejak awal 2027.
Di sisi lain, alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Perubahan 2026 tetap dipertahankan sekitar Rp15 miliar, sama dengan APBD Pokok 2026.
Anggaran tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan penanganan bencana, kondisi darurat, maupun kebutuhan mendesak yang berpotensi terjadi di Kota Makassar.
Appi menegaskan, efisiensi anggaran tidak dilakukan dengan mengurangi pelayanan kepada masyarakat tanpa kajian.
Efisiensi diarahkan melalui pengendalian belanja umum, penajaman kegiatan, serta pemilihan program berdasarkan tingkat kesiapan dan dampaknya bagi masyarakat.
“Keberhasilan anggaran bukan diukur dari besarnya angka, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pelaksanaan APBD Perubahan 2026 dapat dikawal secara bersama-sama sehingga setiap alokasi anggaran memiliki sasaran yang jelas
Setiap program dapat terlaksana, dan kebijakan yang diambil pemerintah menghasilkan manfaat yang terukur dan berkelanjutan.
“Kita ingin setiap kebijakan anggaran membawa perubahan yang nyata, terukur, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Kota Makassar yang semakin maju, inklusif, aman, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
