“Program seragam, tumbler, dan tas gratis itu bagian dari perhatian pemerintah terhadap peserta didik di daerah khusus, program seperti ini tidak dibiayai oleh dana BOS dari pemerintah pusat, sehingga inisiatif ini muncul murni dari Pemkot Makassar,” jelasnya.
Yang menarik, kata Adi, pelaksanaan program tersebut juga melibatkan partisipasi swasta dan dunia industri, seperti kerja sama Unibos Peduli dan Bank Sulselbar.
Kolaborasi ini dinilainya sebagai bentuk baru dari partisipasi publik yang bersifat bottom-up, atau lahir dari inisiatif daerah dan dukungan masyarakat, bukan semata dari kebijakan pusat.
“Keterlibatan pihak swasta seperti Bank Sulselbar ini menunjukkan bahwa pendidikan bisa menjadi gerakan bersama. Ini bukan sekadar program top-down dari pemerintah, tapi partisipasi nyata dari dunia industri dan masyarakat,” katanya.
Adi Suryadi juga menyarankan agar partisipasi serupa diperluas ke berbagai sektor pendidikan lainnya, agar tercipta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.
Dengan begitu, pendidikan di Makassar, khususnya di wilayah kepulauan, dapat tumbuh menjadi sistem yang inklusif dan berdaya.
“Jika pola kolaborasi seperti ini terus dijaga, maka ke depan, pendidikan di pulau tidak lagi tertinggal. Pemerintah sudah memulai langkah penting, tinggal bagaimana memastikan keberlanjutannya,” tutupnya.
