Forum tanya jawab membuka pembacaan lebih luas tentang ruang dan kekuasaan. Firman Anshari, seorang akademisi menyinggung pandangan David Harvey tentang ruang sebagai production space kapitalisme. “Dalam perspektif Harvey, PSN itu adalah spatio temporative kapitalisme yang memproduksi suatu ruang baru yang keuntungannya kembali kepada mereka,” ucapnya.
Dalam sesi tanggapan, Alwy Rachman mengulas cara kapitalisme bekerja di dalam ruang. Ia menjelaskan modal sosial, ekonomi, politik, budaya, hingga simbolik sebagai instrumen yang menentukan perebutan ruang. Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa riset-riset partisipatif masih penting, karena realitas sosial sering kali berada di “obrolan masyarakat,” bukan di institusi pemerintah.
Muttaqin menyoroti absennya masyarakat dalam perencanaan adalah bentuk kesengajaan: “Ada pengabaian dan kesengajaan pemerintah selaku penyelenggara penataan ruang yang diberi wewenang oleh undang-undang, membiarkan masyarakat tetap tanpa pengetahuan agar mudah melakukan ekspansi ruang rakyat/masyarakat.” Rakyat tidak pernah dianggap memiliki pengetahuan dan kuasa menentukan ruangnya sendiri.
Muttaqin menutup dengan kritik sistemik, “Saya melihat kebijakan itu tidak bisa begitu saja dibaca, harus diterjemahkan apa yang ada di baliknya. Misal tujuan penataan ruang: mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kita harus mempertanyakan aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan itu untuk siapa?”
Setelah dua jam diskusi, mengemuka satu benang merah bahwa tata ruang di Indonesia mengalami krisis serius. Negara, alih-alih melindungi ruang publik dan nilai budaya, justru membuka jalan bagi kapital untuk mengambil alih ruang hidup rakyat/masyarakat. Diskusi berlangsung riuh, dengan dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan, baik mahasiswa, dosen, ASN, aktivitis lingkungan, dan juga pelaku usaha serta karyawan swasta. (RW)
