Bagi Muadz Ardin, kesalahan pemerintah adalah memandang tanah-tanah yang dijadikan areal _food estate_ sebagai tanah kosong, tak bertuan. “Padahal di Indonesia ini, di setiap wilayah ada komunitas-komunitas lokal yang mendiami.”
Pada sesi tanggapan, salah seorang peserta menyoroti, apakah pelaksanaan program ketahanan pangan ini memang sebatas proyek saja? Dengan berbagai slogan yang hadir hanya untuk meninabobokan masyarakat. Mungkinkah ketahanan pangan ini dicapai, sementara kedaulatan kita tidak ada?
Menanggapi hal tersebut, Syamsul Arifin mengungkapkan bahwa Indonesia diklaim telah mencapai swasembada pangan pada tahun 1984. Hal ini dicapai melalui proyek cetak sawah yang dilakukan sebanyak-banyaknya, dan penggunaan input kimia agar produksi terus meningkat. Akhirnya, _booming_ produksi dianggap sebagai swasembada pangan, padahal itu tidak berkelanjutan. “Kalau kita pernah swasembada pangan, hari ini kita juga harusnya masih swasembada pangan. Begitu konsepnya.”
Sebagai pernyataan penutup, Syamsul Arifin dengan mengungkap, “Program ketahanan pangan pemerintah itu _nonsense_. Segala sesuatu yang ditarget, itu proyek, artinya tidak berkelanjutan.”
Muadz mengajukan kembali kasus di Sumatera Utara. Mereka adalah petani yang menanam kemenyan, tetapi melalui program _food estate_ mereka dipaksa untuk menanam kentang, yang berakhir gagal. “Pada akhirnya, petani-petani di sana sebagaian besar adalah peminjam modal di bank, dan banyak dari mereka yang kehilangan tanah.”
Mempertajam analisisnya, Muadz Ardin menyampaikan data, 90 persen rumah tangga petani di Indonesia hanya menguasai 45,71 persen lahan pertanian. Menurut data BPS, petani gurem di Indonesia mencapai 62,05% dari total petani pengguna lahan. Dan sebagian besar adalah petani padi sawah, penyangga pangan nasional.
“Alih-alih mengedepankan proyek lumbung pangan semacam ini, mengapa pemerintah tidak mewujudkan reforma agraria?” Melalui reforma agraria, ketimpangan sosial dalam kepemilikan lahan dapat diretas untuk memberi akses kepada petani dalam memproduksi pangannya secara mandiri.
Diskusi berlangsung riuh, dengan dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan, baik mahasiswa, dosen, aktivis lingkungan, dan juga pelaku usaha serta karyawan swasta. Pertemuan diakhiri melampaui waktu biasanya pada pukul 16.30 sore.[RW]
