Perencanaan itu dasarnya haruslah melalui studi/survey atas publik. Karena target pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana dokumen itu diturunkan, tetapi juga bagaimana kita meyakinkan bahwa dokumen itu benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat, imbuh Aktivis dan Pegiat NGO ini.
Selanjutnya katanya, jika kita perhatikan debat publik pada setiap kontestasi Pilpres atau Pilkada, data menunjukkan bahwa itu hanya diikuti oleh 30% dari jumlah pemilih. Dan mayoritas berasal dari kelas menengah ke atas. Kemudian masyarakat kelas menengah inilah yang kemudian akan menyampaikan apa yang ia dapatkan kepada masyarakat grass root. Sayangnya, masyarakat kelas menengah sering kali hanya menyampaikan apa yang menjadi keinginan-keinginan para elit semata, tanpa menjadikan masyarakat sebagai target pembangunan dan perubahan. Paradigma sosial yang diutarakan oleh Ali Syariati menyebutkan bahwa; perubahan sejatinya selalu terjadi melalui masyarakat akar rumput. Hal inilah yang kemudian membentuk kesadaran kita bahwa pengawalan atas dokumen perencanaan sangat penting dilakukan oleh masyarakat. Hal ini pula yang kemudian mendorong terciptanya perencanaan yang partisipatoris.
Tantangan terbesar bagi setiap daerah adalah bagaimana setiap daerah mencoba membedah RPJPN secara kritis untuk kemudian mampu menemukan hubungan erat dengan RPJPD. Kemudian, kita sebagai kelompok menengah, hari ini pun belum juga melakukan studi kritis atas keselarasan Visi-Misi-Program Kepala Daerah dengan Dokumen Perencanaan. Pada akhirnya, upaya kritis dan mengambil peran adalah langkah tepat yang harus dilakukan oleh semua lapisan dan kelompok masyarakat. Meningkatkan level kesadaran masyarakat dalam memahami dokumen perencanaan dapat mendorong studi kritis terhadapnya. Upaya ini sebenarnya untuk memutus mata rantai perencanaan yang berbasis politis dan lebih mengarah pada perencanaan teknokratik dan partisipatoris, ucap Manarangga menutup uraiannya.
Sebelum acara berakhir, Arifin, S.AP., M.AP selaku moderator yang sekaligus sebagai Koordinator Divisi Program dan Pengkajian, memberi kesempatan Direktur Eksekutif Ma’REFAT Institute Mohammad Muttaqin Azikin, untuk menyampaikan tanggapan akhir dan catatan kritis terkait tema diskusi awal tahun ini, yang nantinya akan dirumuskan dan diserahkan secara resmi dalam bentuk rekomendasi dan usulan dari salah satu elemen masyarakat.
Harapan Ma’REFAT Institute, semoga komitmen bersama dalam membangun sinergitas mengawal dokumen perencanaan pada tahapan Pilkada yang akan datang, dapat terwujud dengan baik, sebagaimana yang diinginkan bersama dan menjadi bagian ikhtiar kolektif untuk upaya perbaikan pembangunan di negeri tercinta ini. [*]
