Pemerintah kota, lanjut Munafri, akan menegakaan kegiatan-kegiatan positif di tengah masyarakat agar energi generasi muda dapat tersalurkan melalui aktivitas yang produktif.
“Tidak ada untungnya berkelahi sesama kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun komunikasi, mencegah provokasi, dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan positif,” seruan politisi Demokrat itu.
Dengan demikian, Ketua IKA FH Unhas itu berharap, melalui patroli rutin, penguatan pos ronda, penambahan CCTV di titik rawan.
Serta kolaborasi pemerintah dan aparat keamanan, potensi tawuran dapat dideteksi lebih dini dan mata rantai kekerasan di Kota Makassar bisa diputus.
“Upaya ini tidak sekadar untuk meredam konflik yang telah terjadi, tetapi juga memperkuat deteksi dini, mengantisipasi potensi tawuran, dan memutus mata rantai kekerasan demi menjaga Kota Makassar tetap aman dan kondusif,” katanya.
“Tujuan utama langkah kita lakukan, bukan hanya meredam konflik yang sudah terjadi, melainkan memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman di lingkungan masing-masing,” tambah Appi.
Dia menilai, perang kelompok atau tawuran yang berulang di tengah masyarakat membutuhkan penanganan menyeluruh, tidak cukup hanya dengan menghentikan bentrokan ketika terjadi.
Lanjut Appi, diperlukan langkah yang terukur, mulai dari pencegahan dini, penindakan tegas terhadap pelaku kekerasan, hingga pemulihan hubungan sosial antarkelompok yang bertikai.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, langkah preventif atau pencegahan, dengan memperkuat patroli keamanan, memetakan titik rawan konflik.
Kemudian, lanjut dia, terpenting juga mengaktifkan pos ronda, membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta memberikan edukasi hukum dan toleransi kepada generasi muda.
“Dialog terbuka antarkelompok juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi kesalahpahaman dan mencegah persoalan kecil berkembang,” beber Appi.
Dia menawarkan, langkah kuratif atau pemulihan pascakonflik, dengan membangun kembali hubungan sosial yang sempat retak melalui rekonsiliasi.
Pemerintah Kecamatan dan kelurahan juga dapat menghadirkan ruang interaksi yang positif sekaligus mencegah konflik serupa terulang.
Dalam konteks Kota Makassar, pendekatan terpadu untuk memastikan upaya menjaga keamanan tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga menyentuh akar persoalan di tengah masyarakat.
“Dengan kolaborasi yang konsisten, penanganan konflik kita harapkan tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif untuk jangka panjang,” tutup Appi. (*)
