Untuk acara penutupan sendiri, akan dilangsungkan keesokan harinya pada 25 Juni 2023 di lantai 9 Tower DPRD Sulsel.
Sebelumnya, Pemerhati Budaya, Yudistira Sukatanya ketika diwawancarai oleh media mengatakan, kongres ini akan digelar seharian penuh dan penutupan dilakukan esoknya.
Dia berharap, melalui Kongres Kebudayaan Sulsel ini akan menjadi semacam gerakan kebudayaan di Sulsel karena masalah yang dihadapi belum punya Peraturan Daerah (Perda) Pemajuan Kebudayaan, ini penting dalam kebudayaan daerah.
Menurutnya, sudah ada Peraturan UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan di pusat, akan tetapi Perda yang kuat di tingkat Sulsel belum dapat menjadi payung hukum. Kalaupun dibuat Perda pasti dibuat sekadar menggugurkan kewajiban, tapi apakah menuruti kebutuhan Pemajuan Kebudayaan belum diketahui.
Oleh karena itu, kebijakan nasional di seluruh tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota berkaitan pula dengan dana abadi kebudayaan. Sehingga, dana abadi kebudayaan bisa dimanfaatkan yang membutuhkan payung hukum berupa perda.
“Di sini kita belum ada payung hukumnya, apalagi kalau berhubungan dengan Pemda selalu berlandaskan hukum, tingkat nasional sudah ada tapi tingkat daerah belum ada,” ungkapnya.
Perda kebudayaan inilah yang akan didorong pada Kongres Kebudayaan, di susun pokok pikiran yang akan dimasukkan ke DPRD dalam rancangan pemajuan kebudayaan. Apalagi di sini tidak bisa menunggu Perda yang memakan waktu lama. “Melalui Kongres ini, kami memantik semangat semua orang, kami merasa perlu bersama menata apa yang belum tertata,” tekannya.
Sekertaris Panitia Rachim Kallo mengungkap, Kongres Kebudayaan ini sangat urgen dilakukan demi kelangsungan kebudayaan. “Ini berkaitan dengan UU No 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan di Sulsel belum ada Perdanya diajukan, melalui Kongres diajukan sebagai rancangan perda ketika sudah ada Perda artinya sudah ada payung hukumnya,” tegas Rachim.
