NusantaraInsight, Makassar — Pemerintah Kota Makassar memastikan Program Seragam Sekolah Gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP Negeri tetap berjalan sesuai rencana, meskipun publik sempat mempertanyakan kepastian waktu pelaksanaannya menjelang tahun ajaran baru.
Sekretaris Kota Makassar, A Zulkifly Nanda, menjelaskan bahwa, saat ini proses tender sudah selesai, tinggal menunggu finalisasi administrasi dan pendampingan pihak Aparat Penegak Hukum (APH).
Serta probity audit sebelum masuk tahap produksi dan distribusi. Apalagi Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PJB), dalam konteks pengadaan di lingkup Pemrintah Kota dan pihak pemenang tender.
“Untuk saat ini, teman-teman Dinas Pendidikan bersama Bagian PBJ sudah bekerja. Tinggal tahapan penyelesaian dokumen kontrak dan koordinasi. Insya Allah bulan ini (Juli) mulai terlaksana di distribusi,” tegasya, Kepada awak media di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (10/7/2025).
Zulkifly menagaskan, program ini tetap jalan, untuk distribusi dilakukan secara bertahap. Hal ini menepis keraguan masyarakat yang perimis terhadap realisasi program tersebut.
Penjelasan ini, agar meluruskan issu berkembang soal ketersediaan produksi seragam graris bagi siswa baeu tahun ini. Dia optimis program Wali Kota dan Wakil Munafri-Aliyah tetap akan terealisasi.
Lanjut dia, mengingat waktu yang sempit sebelum hari pertama sekolah pada 14 Juli 2025, Zulkifly mengakui seragam tidak akan langsung dibagikan serentak di seluruh sekolah.
“Kemungkinan sekitar satu minggu setelah sekolah masuk baru kita mulai distribusi secara bertahap. Proses ini memang tidak bisa sekaligus karena produksi dan distribusi ke puluhan ribu siswa butuh waktu,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa 31 penyedia sudah terverifikasi dalam etalase pengadaan, tinggal menunggu finalisasi seleksi dari Dinas Pendidikan.
“Sudah ada 31 penyedia, jika tidak ada kendala, proses pemilihan penyedia sudah mulai berjalan. Kapasitas produksinya mencukupi untuk seragam,” jelas Zulkifly.
Soal pengadaan seragam ini bersumber dari anggaran hasil efisiensi belanja pemerintah daerah. Sumber penganggarannya itu dari hasil efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 dan surat edaran efisiensi tahun 2025.
“Salah satu prioritasnya memang pelayanan pendidikan,” terang mantan Kepala Bappeda itu.
Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp11 miliar lebih. Zulkifly menyebut, proses pengadaan sudah melalui tahapan sesuai regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk tender, kontrak payung, dan penetapan harga beserta spesifikasi teknis.
