Adanya peraturan ini, kami berharap partisipasi publik dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat akan lebih meningkat dan efektif. Dengan terlindunginya pejuang-pejuang lingkungan, sinergi antara aparat penegak hukum dan pembela lingkungan dapat terjalin dengan baik, tanpa kekhawatiran akan tindakan pembalasan yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan memperlemah partisipasi publik dalam memperjuangkan lingkungan hidup tersebut. Rasio juga menyatakan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelindungan terhadap para pejuang lingkungan hidup, pihaknya akan berkoordinasi dengan lembaga otoritas yang memiliki wewenang dalam pelindungan warga negara, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Komisi Nasional Perempuan serta dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI.
Kabar Baik! Menteri LHK Siti Nurbaya Terbitkan Peraturan Menteri LHK: Pelindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan Hidup
Baca Juga
Rekomendasi untuk kamu
Pontjo Sutowo mengatakan, ini tanah HGB 26 dan 27 yang tidak termasuk di atas HPL. Tanah yang berasal dari HGB murni. Kebetulan saat itu BPN menyetujii dan berpendapat bahwa lahan…
Sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi, dokumentasi kegiatan wajib dilaporkan melalui tautan yang telah disediakan serta dipublikasikan di media sosial dengan menandai akun resmi Pemerintah Kota Makassar. Dengan diterbitkannya SE tersebut,…
NusantaraInsight, Jakarta — Dua putra terbaik Sulawesi Selatan, sang begawan bisnis nasional H.M. Aksa Mahmud dan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, menggelar pertemuan…
2. Pembelajaran Selama Ramadan: 23 Februari-14 Maret 2026 3. Libur Idulfitri atau Lebaran 2026: 16-20 Maret 2026 dan 23-27 Maret 2026 4. Berdasarkan SEB, siswa akan libur Lebaran 2026 selama…
NusantaraInsight, Makassar — Dinas Pendidikan (Disdik) Sulawesi Selatan, mengeluarkan surat edaran tentang pedoman pembelajaran selama bulan suci ramadan tahun ini. Surat Edaran No 100.3 4/1506/DISDIK dan ditandatangani Kadis Pendidikan Iqbal…
Adanya “Ancaman kemerdekaan pers dan kekerasan digital”. Meskipun kebebasan pers dijamin Undang-Undang (UU) No.40 Tahun 1999, namun catatan tahun 2025 menunjukkan penurunan indeks kemerdekaan pers yang cukup mengkhawatirkan. Kekerasan terhadap…