“Perlu jaminan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya tersedia, tetapi benar-benar dapat dijangkau oleh seluruh warga,” harapnya
Terkait, isu drainase dan sanitasi disebut sebagai aspirasi prioritas Fraksi PKB sekaligus kebutuhan paling mendesak warga Kota Makassar.
Jawaban Wali Kota dinilai sudah mengakui pentingnya penanganan banjir dan sanitasi. Namun, PKB menekankan bahwa implementasi di lapangan harus lebih maksimal.
“Peta titik genangan sebagai prioritas pengerjaan, Skala kebutuhan pembangunan saluran primer, sekunder, hingga tersier, Besaran anggaran yang dialokasikan secara jelas, Timeline pekerjaan yang dapat diawasi publik,” sebutnya.
Menurut PKB, banjir dan sanitasi buruk bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut martabat warga. Ketika saluran dan sanitasi tidak dibenahi, aktivitas ekonomi terganggu, kesehatan lingkungan menurun, dan kualitas hidup warga terancam.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Fraksi PKB mendorong Pemerintah Kota Makassar memastikan tiga langkah utama.
Petama, revitalisasi lokasi drainase di kawasan padat penduduk dan wilayah rawan banjir sebagai prioritas tertinggi.
Kedua, pembangunan fasilitas sanitasi layak dilakukan secara merata di seluruh kecamatan. Ketiga, penguatan gotong royong RT/RW dalam pemeliharaan lingkungan.
“Kami Fraksi PKB menegaskan siap bekerja bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan APBD 2026 benar-benar menjawab kebutuhan paling mendasar warga Kota Makassar, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” tutupnya.
Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar, menyatakan dukungannya terhadap penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Sikap tersebut disampaikan juru bicara fraksi, Udin Saputra Malik, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar.
Dalam penyampaiannya, Udin menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan tetap berkomitmen mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah agar selalu berpihak pada masyarakat.
“Fraksi PDIP juga mengapresiasi jawaban Wali Kota Makassar atas pemandangan umum fraksi-fraksi sebelumnya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah,” jelasnya.
Fraksi PDIP mencatat penurunan target pendapatan daerah dalam APBD 2026, yaitu sebesar 12,804 persen, termasuk penurunan PAD sebesar 6,254 persen dan pendapatan transfer sebesar 18,425 persen. Penurunan ini, menurut fraksi, merupakan dampak dari tekanan fiskal nasional.
“Kami memahami kondisi tersebut, Fraksi PDIP menilai Pemerintah Kota Makassar, perlu mengambil langkah strategis yang lebih progresif untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah,” imbuh dia.
