Sementara itu, insentif fiskal tetap disediakan secara terukur untuk mendukung kegiatan ekonomi strategis tanpa mengganggu iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) akan diperkuat agar dikelola secara produktif dan efisien demi menghasilkan nilai tambah maksimal bagi kesejahteraan rakyat.
Di sisi lain, kualitas belanja negara terus ditingkatkan. Pemerintah mendorong efisiensi belanja dengan setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperbaiki layanan publik.
“Ke depan, Belanja Negara baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah didesain menjadi satu kesatuan sehingga Transfer ke Daerah bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Subsidi energi dan bansos terus didorong lebih tepat sasaran, berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelas Presiden.
Presiden menyampaikan, pembiayaan APBN harus dikelola secara hati-hati dan inovatif. Rasio utang dan defisit dijaga dalam batas aman. Skema pembiayaan kreatif akan terus dikembangkan dengan memaksimalkan peran Danantara serta keterlibatan swasta, guna mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan investasi tanpa membebani APBN secara berlebihan.
Dengan strategi pengelolaan fiskal yang sehat dan transformasi ekonomi yang efektif, pemerintah menargetkan sejumlah indikator ekonomi utama yaitu pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargertkan mencapai 5,4 persen, inflasi terkendali di level 2,5 persen, suku bunga SBN di kisaran 6,9 persen, dan nilai tukar berada di kisaran Rp16.500 per Dollar AS (lihat Tabel 1).
Tingkat pengangguran terbuka tahun 2026 ditargetkan turun ke 4,44 persen hingga 4,96 persen. Angka kemiskinan turun ke 6,5 persen hingga 7,5 persen. Rasio Gini turun ke 0,377 hingga 0,380, serta Indeks Modal Manusia sebesar 0,57. Selain itu, Indeks Kesejahteraan Petani dan penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat (lihat Tabel 2).
Dari Konferensi Pers RAPBN & Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026, berikut rinciannya antara lain:
Anggaran Belanja Negara yang berkualitas untuk keberlanjutan pembangunan dengan total Rp3.786,5 triliun. Digunakan untuk:
•Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp3.136,5 triliun (termasuk didalamnya manfaat yang akan diterima langsung oleh masyarakat mencapai Rp1.376,9 triliun diantaranya melalui MBG, CKG, PKH, dan lainnya.
•Transfer Ke Daerah untuk akselerasi pertumbuhan kewilayahan mencapai Rp650,0 triliun.
br
br
