5.Ketahanan Energi
Ketersediaan energi nasional yang stabil dan terjangkau bagimasyarakatadalah prioritas.
Anggaran sebesar Rp402,4 triliun dialokasikan untuk program-program ketahanan energi yakni:
•Insentif Perpajakan Rp16,7 triliun
•Energi Baru Terbarukan Rp37,5 triliun
•Infrastruktur Energi Rp4,5 triliun
•listrik Desa Rp5 triliun
•Dukungan Lainnya Rp0,6 triliun
6.Perlindungan Sosial
Anggaran perlinsos sebesarRp508,2 triliun menjadi instrumen APBN dalam meningkatkan kesejahteraan dan percepatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui:
•Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rp315,5 triliun
•Pemenuhan Layanan Pendidikan Rp37,5 triliun
•Pemenuhan Layanan Kesehatan Rp69,0 triliun
•Pemberdayaan Masyarakat Rp86,2 triliun
7.Pertahanan Semesta
Sebagai fondasi dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan penguatan bidang hukum, pertahanan semesta perlu diperkuat melalui alokasi anggaran pada tiga bidanga sebagai berikut:
•Bidang Pertahanan Rp185 tiliun
•Bidang Ketertiban dan Keamanan (Polri, BNN, dll) Rp179,4 triliun
•Bidang Hukum (Kejaksaan, HAM, Peradilan, dll) Rp60,4 triliun
8.Investasi dan Dukungan APBN
Danantara dan pihak swasta akan menjadi motor pertunbuhan ekonomi dengan target investasi di 2026 mencapai Rp7.450 triliun dengan rincian:
•Dukungan swasta Rp6.200 triliun
•Dukungan Danantara Rp720 triliun
•Dukungan pemerintah Rp530 triliun
Postur RAPBN 2026
Melansir laman kemenkeu.go.id (15/08 lalu), pemerintah menyusun arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk mendukung agenda pembangunan nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Hal ini disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Pidato Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (15/08).
“Belanja Negara dialokasikan Rp3.786,5 triliun. Pendapatan Negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun. Defisit APBN dirancang Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB, ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable,” ungkap Presiden.
APBN 2026 dirancang tetap fleksibel agar mampu merespons dinamika dan potensi guncangan global. Dalam menjaga kredibilitas fiskal, pemerintah menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan, peningkatan efisiensi belanja, serta penguatan inovasi pembiayaan.
Pendapatan negara akan terus dioptimalkan, terutama melalui sektor perpajakan. Pajak ditegaskan sebagai instrumen keadilan sosial, di mana yang mampu wajib berkontribusi, sementara masyarakat kurang mampu tetap mendapat bantuan.
br
br
