“Pasal 112 (UU Pilkada) sudah menyebut dengan jelas khususnya dalam huruf e ada lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, jadi lebih dari seorang pemilih. Sementara di dalam SE 117 itu hanya satu, tentu ini sangat bertentangan,” tutur Abhan.
Sebagai informasi, Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran yang dilakukan KPU Jeneponto dalam melaksanakan pemungutan suara di 10 TPS yang direkomendasikan Bawaslu Jeneponto untuk dilakukan pencoblosan ulang. Pemohon mendalilkan ada tanda tangan serupa dalam daftar hadir pemilih di TPS sehingga menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan hak pilih.
Hal itu diungkapkan Saksi yang dihadirkan Pemohon bernama Aswar Anas selaku saksi mandat Paslon 3/Pemohon saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bangkala Barat. Menurut Aswar, ada pemilih yang diwakili hak pilihnya oleh orang lain. Misalnya, saat dia ke Jakarta untuk menghadiri persidangan di MK, dia sempat mendatangi salah satu warga Bangkala Barat yang tinggal di Jakarta yang mengaku tidak menggunakan hak pilihnya tetapi dalam daftar hadir pemilih disebut telah menggunakan hak pilihnya.
“Ternyata dia tidak datang Yang Mulia, saya memperhatikan absen DPT (daftar pemilih tetap) ternyata memang berbeda tanda tangannya dengan KTP elektronik,” sebut Aswar.
Dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto bertanggal 8 Desember 2024 dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yaitu Paslon 1 Efendi Al Qadri Mulyadi-Andry Suryana Arief Bulu 6.856 suara, Paslon 2 Paris Yasir-Islam Iskandar 83.657 suara, Paslon 3 Muhammad Sarif-Moch Noer Alim Qalby 85.547 suara, dan Paslon 4 Syamsuddin Karlos-M Syafruddin Nurdin 26.119 suara. Atau setidak-tidaknya memerintahkan kepada KPU Jeneponto untuk melakukan pemungutan suara ulang di 25 TPS yang didalilkan Pemohon.
