“Sehingga forum ini menjadi ruang pembangunan kota lebih baik, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat,” tukasnya.
Pada momen tersebut Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mengingatkan pentingnya penyelarasan program perangkat daerah dengan visi dan misi pembangunan Kota Makassar.
“Semuanya harus bergerak dalam satu irama. Visi pembangunan kota tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi program adalah kunci agar tujuan besar kita bisa tercapai secara optimal,” singkat Aliyah Mustika Ilham.
Sedangkan, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, memaparkan sejumlah rancangan program strategis yang merupakan rekomendasi dari seluruh SKPD teknis untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan di Kota Makassar.
Menurut Dahyal, seluruh usulan tersebut merupakan hasil penjaringan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah melalui proses sinkronisasi dan penajaman lintas perangkat daerah.
“Rancangan program ini merupakan rekomendasi yang kami terima dari SKPD teknis untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari arah pembangunan Kota Makassar,” ujarnya.
Dari Dinas Pendidikan, sejumlah program prioritas diusulkan, di antaranya rehabilitasi ruang kelas pada UPT SPF SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya.
Selain itu, terdapat program rehabilitasi ruang kelas, penataan halaman sekolah, serta pemenuhan kebutuhan mobiler pada SDN KIP Maccini guna menunjang kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar.
Dinas Pendidikan juga mengusulkan pengaktifan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan serta memastikan sistem pendidikan inklusi berjalan berdasarkan kebutuhan siswa dan siswi penyandang disabilitas.
Termasuk di dalamnya penyediaan data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tersedia secara by name dan by address.
“Program pembagian baju sekolah gratis juga menjadi perhatian, dengan skema distribusi langsung ke sekolah-sekolah sebelum memasuki tahun ajaran baru,” tuturnya.
Sementara dari Dinas Kesehatan, rekomendasi program diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Sangkarrang, melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
Selain itu, diusulkan pelatihan penggunaan bahasa isyarat bagi petugas puskesmas dan RSUD Kota Makassar sebagai bagian dari pelayanan ramah disabilitas.
“Program lainnya adalah pembuatan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan ramah disabilitas di seluruh Puslesmas” ungkapnya.
