Forum Lintas Perangkat Daerah: Appi Warning Birokrasi, Deep State dan Ego Sektoral Hambat Pembangunan

Pembangunan

Dalam forum tersebut, politisi Golkar ini menekankan agar tidak ada lagi ego sektoral antarperangkat daerah. Ia meminta seluruh SKPD saling mendukung, termasuk dalam kebutuhan teknis lintas dinas.

“Jangan membangun kerajaan-kerajaan sendiri. Yang harus dipastikan adalah program tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien,” tegasnya.

Ia juga menekankan, persoalan kebersihan kota sebagai isu krusial yang harus ditangani serius. Munafri menyampaikan bahwa program “Jumat Bersih” menjadi kegiatan wajib hingga tingkat RT setiap pekan.

Selain kebersihan, ia menilai penataan taman kota dan penertiban spanduk serta baliho yang dinilai semrawut, termasuk larangan pemasangan iklan rokok di kawasan jantung kota.

Oleh sebab itu, Appi mengingatkan agar tidak terjadi double budgeting antarperangkat daerah dan meminta target pendapatan tidak disusun terlalu rendah hanya demi memudahkan pencapaian dan perolehan insentif.

Tak hanya itu, dia kembali menekankan pentingnya menjaga integritas, terutama bagi perangkat daerah yang mengelola anggaran.

Ia juga meminta agar para pimpinan dikelilingi oleh orang-orang yang berani mengingatkan jika terjadi kesalahan.

BACA JUGA:  DPPKB Makassar Tingkatkan Kapasitas Pengelola Data Melalui Sosialisasi NEw SIGA 

Alumni FH Unhas ini menekankan pada kondisi Makassar Creative Hub (MCH) yang menurutnya tidak terkelola maksimal meski merupakan program prioritas pemerintahannya.

Di akhir penyampaiannya, Munafri mengajak seluruh jajaran untuk memperbaiki sistem bersama. Ia berharap melalui forum lintas perangkat daerah tersebut, sinergi dan integritas dapat diperkuat demi memastikan pembangunan Kota Makassar berjalan maksimal.

“Sehingga forum ini menjadi ruang pembangunan kota lebih baik, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat,” tukasnya.

Pada momen tersebut Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mengingatkan pentingnya penyelarasan program perangkat daerah dengan visi dan misi pembangunan Kota Makassar.

“Semuanya harus bergerak dalam satu irama. Visi pembangunan kota tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi program adalah kunci agar tujuan besar kita bisa tercapai secara optimal,” singkat Aliyah Mustika Ilham.

Sedangkan, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, memaparkan sejumlah rancangan program strategis yang merupakan rekomendasi dari seluruh SKPD teknis untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan di Kota Makassar.

BACA JUGA:  Kelurahan Parang Tambung Adakan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan

Menurut Dahyal, seluruh usulan tersebut merupakan hasil penjaringan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah melalui proses sinkronisasi dan penajaman lintas perangkat daerah.

“Rancangan program ini merupakan rekomendasi yang kami terima dari SKPD teknis untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari arah pembangunan Kota Makassar,” ujarnya.

Dari Dinas Pendidikan, sejumlah program prioritas diusulkan, di antaranya rehabilitasi ruang kelas pada UPT SPF SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya.

Selain itu, terdapat program rehabilitasi ruang kelas, penataan halaman sekolah, serta pemenuhan kebutuhan mobiler pada SDN KIP Maccini guna menunjang kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar.

Dinas Pendidikan juga mengusulkan pengaktifan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan serta memastikan sistem pendidikan inklusi berjalan berdasarkan kebutuhan siswa dan siswi penyandang disabilitas.

Termasuk di dalamnya penyediaan data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tersedia secara by name dan by address.

“Program pembagian baju sekolah gratis juga menjadi perhatian, dengan skema distribusi langsung ke sekolah-sekolah sebelum memasuki tahun ajaran baru,” tuturnya.