Fraksi ini juga menegaskan keberhasilan APBD tidak cukup hanya dilihat dari serapan anggaran, tetapi harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kondisi jalan, pendidikan dan kesehatan, pelayanan masyarakat pada musim kemarau, konflik lahan di Pulau Mangkeng, abrasi pesisir Galesong, penguatan UMKM serta bantuan sosial.
Fraksi NasDem turut meminta agar data desil kesejahteraan masyarakat diverifikasi dan divalidasi secara berkala. Penanganan kekeringan dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat juga diminta menjadi perhatian dalam penganggaran.
Aset Daerah dan RS Galesong
Fraksi Gerindra mendorong optimalisasi aset daerah, khususnya aset yang berkaitan dengan pembiayaan PEN, agar tidak hanya menjadi aset yang mengendap tetapi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap PAD.
RS Galesong menjadi salah satu aset yang kembali mendapat perhatian
Pemerintah daerah menyatakan pemanfaatan aset harus melalui kajian yang mempertimbangkan fungsi, kondisi, kebutuhan, potensi serta aspek legalitas agar pengelolaannya tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Khusus RS Galesong, Pemda menyatakan fasilitas tersebut masih menjadi perhatian Bupati dan pemerintah daerah untuk dapat kembali difungsikan sebagai layanan kesehatan bagi masyarakat Galesong Raya.
Fraksi Gerindra juga menyoroti pembayaran TPP ASN yang baru terealisasi hingga Maret. Pemda menyatakan persoalan TPP menjadi perhatian karena berkaitan dengan kesejahteraan ASN.
Pemda Jawab Seluruh Catatan Fraksi
Menanggapi pandangan sembilan fraksi, Wakil Bupati Takalar H. Hengky Yasin menyampaikan apresiasi atas dukungan, saran dan masukan DPRD.
Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.
Hengky menyampaikan jawaban pemerintah daerah secara berurutan sesuai pandangan masing-masing fraksi. Untuk sejumlah poin yang memiliki substansi serupa, jawaban disatukan agar pembahasan lebih efektif.
Pemda menegaskan arah Perubahan APBD 2026 tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.
“Seluruh saran dan masukan menjadi bagian penting dalam pembahasan Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026,” demikian pokok penyampaian Wakil Bupati.
Pembahasan lebih rinci selanjutnya akan dilakukan bersama tim pemerintah daerah dan DPRD Takalar sesuai tahapan yang berlaku.
Rapat paripurna sempat diskors untuk pelaksanaan salat Dhuhur dan dijadwalkan kembali dilanjutkan pada pukul 13.00 WITA.
Dengan diterimanya Ranperda oleh sembilan fraksi untuk pembahasan lanjutan, perhatian kini tertuju pada pembahasan teknis antara DPRD dan pemerintah daerah, khususnya terhadap sejumlah catatan yang menyangkut langsung kebutuhan masyarakat Takalar
