NusantaraInsight, Takalar — Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026 memasuki babak lanjutan. Sembilan fraksi DPRD Takalar menyatakan menerima untuk dibahas lebih lanjut, namun sejumlah catatan penting disampaikan kepada pemerintah daerah.
Catatan tersebut tidak hanya menyentuh soal angka-angka dalam dokumen anggaran. Para wakil rakyat turut menyoroti kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari layanan kesehatan, kondisi jalan dan jembatan, pendidikan, kekeringan, PAD, aset daerah, kesejahteraan ASN, UMKM hingga persoalan masyarakat pesisir.
Pemandangan umum sembilan fraksi itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Takalar di Gedung DPRD Takalar Lantai II, 27 September 2026. Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Takalar, Irwan Iskandar.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Takalar H. Hengky Yasin mewakili Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, Sekda Takalar H. Muhammad Hasbi, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, para kepala OPD, camat serta jajaran Sekretariat DPRD Takalar.
Sembilan Fraksi Terima Ranperda
Sembilan fraksi DPRD Takalar menyampaikan sikap menerima Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Fraksi PKB melalui H. Hilal Hamzah Hisbul Sajadah, Fraksi Golkar melalui Mansur Salam Dg. Naku, Fraksi PPP melalui Hj. Risma, Fraksi Demokrat melalui M. Hijaz Kartawijaya, Fraksi PKS melalui H. Ibrahim Dg. Lotteng, Fraksi Gerindra melalui Israwati, Fraksi Gelora melalui Ahmad Sahid Dg. Nyingka, Fraksi PDI Perjuangan melalui Hj. Ramlah, serta Fraksi NasDem melalui H. Sarif, menyampaikan persetujuan dengan berbagai catatan.
Fraksi Golkar meminta pemerintah memprioritaskan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, termasuk warga yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan.
Fraksi ini juga menyoroti penurunan belanja pegawai serta meminta perhatian terhadap sejumlah ruas jalan dan jembatan yang membutuhkan perbaikan, di antaranya Canrego-Ciniayo, Dambet-Lannyara, Batumaccing-BulukunyI dan Makammu 1 di Bulukunyi, Polsel.
Pemerintah daerah menjelaskan bahwa anggaran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar BPJS telah disiapkan melalui RS BLUD Pajonga Dg. Ngalle.
Untuk sejumlah infrastruktur yang disorot, Pemda menyebut perencanaan teknis melalui Detail Engineering Design (DED) telah tersedia dan akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan.
Soroti PAD hingga SiLPA
Fraksi PKS memberikan perhatian terhadap penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan. Fraksi meminta penjelasan agar peningkatan SiLPA tidak dipersepsikan sebagai peningkatan kemampuan fiskal struktural daerah.
Pemda menjelaskan, SiLPA digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan prioritas. Sementara peningkatan belanja sekitar Rp64,86 miliar tidak hanya berasal dari SiLPA, tetapi juga dipengaruhi peningkatan pendapatan daerah.
Fraksi PKS juga meminta pemerintah membedah penurunan PAD, termasuk sumber penerimaan yang mengalami penurunan dan penyebabnya.
Pemda menyebut penurunan PAD antara lain berkaitan dengan proyeksi penerimaan RS Galesong yang diperkirakan tidak mencapai target serta penurunan sejumlah retribusi daerah.
Pemerintah daerah menyatakan akan terus mengoptimalkan potensi PAD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan tanpa menambah beban melalui kenaikan tarif.
Jalan, Kekeringan hingga UMKM
Fraksi PPP mengingatkan agar pembangunan fisik dalam APBD Perubahan benar-benar berdasarkan kebutuhan lapangan, memiliki skala prioritas dan dilakukan secara proporsional di seluruh wilayah Takalar.
