Makassar, NusantaraInsight — Sebanyak 268 pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) se-Sulawesi Selatan mengikuti Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) II PGRI Sulsel Tahun 2026 di Hotel Dalton Makassar, Kamis (22/10/2026).
Konferensi kerja masa bakti XXIII periode 2024–2029 berlangsung selama tiga hari, 22–24 Oktober 2026. Pesertanya terdiri atas 243 utusan pengurus PGRI dari 24 kabupaten dan kota serta 25 pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Selatan.
Konkerprov II mengusung tema “Memperkuat Silaturahmi dalam Mewujudkan Guru Bermutu Indonesia Maju.” Agenda utamanya meliputi evaluasi program organisasi, penyusunan arah kerja PGRI Sulsel 2026–2027, serta pembahasan perlindungan guru.
Pembukaan dan Kehadiran PB PGRI
Ketua Panitia Pelaksana Konkerprov II PGRI Sulsel, Hj. Juhrah, S.Sos., M.AP., mengatakan seluruh rangkaian acara telah disiapkan untuk mempertemukan pengurus PGRI dari berbagai daerah.
“Konferensi ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program organisasi sekaligus merumuskan agenda PGRI Sulsel tahun 2026–2027,” ujar Juhrah, Kamis pagi.
Pembukaan resmi dijadwalkan Kamis malam pukul 19.30 Wita. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman direncanakan memberikan sambutan sekaligus membuka konferensi.
Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., yang semula dijadwalkan hadir langsung, akan diwakili Dr. Abdul Halim Momo, S.Pd., M.Si., salah seorang Ketua PB PGRI.
Ia dijadwalkan menyampaikan sambutan sekaligus arahan kebijakan organisasi dalam sidang pleno.
Ketua PGRI Provinsi Sulsel Prof. Dr. H. Hasnawi Haris, M.Hum., juga akan menyampaikan sambutan mengenai perkembangan organisasi dan program PGRI di Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Hj. Juhrah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
Evaluasi Program dan Keuangan
Dalam konferensi tersebut, peserta akan mengikuti sidang pleno dan sidang komisi.
Ketua PGRI Sulsel bersama jajaran pengurus direncanakan menyampaikan laporan program mandatori, laporan keuangan, serta rencana program organisasi 2026–2027.
Tiga komisi disiapkan untuk membahas hasil evaluasi tersebut:
Komisi A: keorganisasian dan pernyataan organisasi.
Komisi B: program mandatori Pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Selatan.
Komisi C: keuangan organisasi.
Hasil pembahasan komisi kemudian dilaporkan dalam sidang pleno untuk disahkan. Keputusan konferensi diharapkan menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan program PGRI Sulsel pada periode berikutnya.
Juhrah menilai kehadiran utusan dari seluruh kabupaten dan kota penting agar persoalan serta kebutuhan anggota PGRI di daerah dapat terwakili dalam pengambilan keputusan.
Perlindungan Guru Jadi Agenda Utama
Selain organisasi dan keuangan, Konkerprov II juga mengagendakan pembahasan perlindungan guru. Pada Jumat (23/10/2026), panitia menjadwalkan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Aturan tersebut mengatur perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak kekayaan intelektual bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
Materi tersebut akan disampaikan Dr. Muhammad Nasir, M.Pd. Panitia juga menghadirkan perwakilan Polda Sulawesi Selatan dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI untuk membahas persoalan hukum serta perlindungan profesi guru.
Konferensi juga membahas program Perempuan PGRI dan penguatan peran Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Sulawesi Selatan.
Perkuat Solidaritas Guru
Juhrah berharap Konkerprov II menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan solidaritas pengurus PGRI di Sulawesi Selatan.
