Makassar, NusantaraInsight — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengambil langkah tegas untuk menekan maraknya tawuran antarkelompok yang meresahkan masyarakat.
Seluruh camat dan lurah diinstruksikan meningkatkan patroli malam, mengaktifkan kembali pos ronda, serta memperkuat koordinasi dengan TNI-Polri dan Satpol PP.
Instruksi tersebut ditegaskan Munafri saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Selasa (20/10/2026) sore.
Rapat tersebut turut dihadiri jajaran Kodim 1408/Makassar, perwakilan Polrestabes Makassar bersama para kapolsek, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta jajaran asisten dan staf ahli.
Munafri menegaskan, persoalan tawuran tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat keamanan. Pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan harus mengambil peran aktif dengan turun langsung ke masyarakat dan membangun kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, kondisi keamanan kota merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar koordinasi di atas meja.
“Kejadian marak belakangan ini, perlu ditangani bersama-sama, karena itu, Pemerintah kota bersama TNI-Polri harus bergerak bersama untuk melakukan pencegahan dan memastikan persoalan ini bisa diselesaikan,” tegas Munafri.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mencegah konflik antarkelompok meluas ke wilayah lain.
Oleh sebab itu, Appi meminta camat dan lurah, khususnya di wilayah rawan konflik, lebih intensif memantau kondisi lingkungan, membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta mengidentifikasi akar persoalan yang memicu perkelahian.
Munafri juga menekankan bahwa upaya menjaga keamanan tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab lurah di lokasi terjadinya tawuran.
Camat dan lurah di wilayah tetangga harus ikut terlibat untuk mencegah konflik meluas maupun merembet ke kawasan lain.
“Jangan menganggap kalau di daerah saya tidak terjadi, sehingga tidak perlu terlalu fokus melihat ini. Semua harus diantisipasi dengan baik, karena kita tidak ingin konflik ini menular ke wilayah lain,” imbuh orang nomor satu Kota Makassar itu.
Sebagai tindak lanjut, Munafri memastikan patroli malam akan dilakukan secara rutin dengan melibatkan camat, lurah, Satpol PP, serta unsur TNI dan Polri.
Selain patroli, pemerintah kota juga akan memperkuat sistem keamanan lingkungan melalui pembenahan pos-pos ronda dan titik kumpul warga sebagai ruang interaksi sekaligus sarana deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.
Munafri menyebut, keberadaan pos ronda dan komunikasi aktif antarwarga menjadi bagian penting dalam membangun kewaspadaan bersama di tingkat lingkungan.
Ia juga membuka peluang penambahan kamera pengawas atau CCTV di titik-titik yang dinilai rawan. Camat diminta segera melaporkan kebutuhan tersebut agar dapat ditindaklanjuti pemerintah kota.
“Kalau ada wilayah yang kekurangan CCTV, sampaikan kepada camat dan secepatnya akan kita eksekusi,” tegasnya.
Selain meningkatkan pengawasan wilayah, Munafri meminta aparat keamanan menindak tegas pihak luar yang terbukti terlibat memprovokasi konflik antarkelompok.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing provokasi di media sosial, terutama konten yang berisi tantangan, saling ejek, maupun ajakan berkelahi.
Menurutnya, sejumlah konflik dapat bermula dari persoalan kecil atau ketersinggungan yang kemudian membesar karena tidak diselesaikan secara bijak.
Karena itu, pendekatan persuasif melalui komunikasi dengan tokoh masyarakat dan pemberdayaan warga perlu berjalan beriringan dengan penegakan hukum.
