Makassar, NusantaraInsight — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lurah setelah satu tahun masa kepemimpinannya.
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar memastikan pelayanan publik di tingkat wilayah berjalan efektif, inovatif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).
Munafri mengatakan, pemerintah saat ini tidak lagi cukup mengukur keberhasilan hanya dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan maupun serapan anggaran.
Orientasi pemerintahan harus bergeser dari sekadar menghasilkan output menuju outcome, public value, hingga dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pemerintah harus bergeser dari input, output, outcome, public value, kemudian impact,” ujarnya.
“Jadi, keberhasilan bukan hanya apa yang berjalan hari ini, tetapi apa dampaknya kepada masyarakat,” sambung Munafri.
Menurutnya, perubahan paradigma tersebut menuntut camat dan lurah memiliki kemampuan kepemimpinan, inovasi, integritas, serta kepedulian terhadap persoalan masyarakat di wilayah masing-masing.
Ia menekankan, tidak ada satu model kepemimpinan yang harus diterapkan secara seragam. Namun, setiap pemimpin wilayah harus memiliki kemampuan dasar untuk menciptakan perubahan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Munafri menyebut, evaluasi kinerja lurah akan menjadi salah satu dasar dalam proses rotasi dan penataan jabatan ke depan.
Penilaian akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi serta capaian kinerja di masing-masing wilayah.
Ia memastikan proses tersebut akan dilakukan secara objektif dan tidak didasarkan pada intervensi atau kepentingan personal.
“Waktu ini sudah satu tahun (lurah menjabat). Saya tidak mau lagi dalam rangka perputaran lurah-lurah yang akan kita lakukan rotasinya, terlalu banyak orang yang menelepon untuk mempertahankan ini dan itu,” ungkapnya.
“Tidak ada itu, pokoknya penilaiannya akan pure seperti apa yang Bapak dan Ibu lurah lakukan hari ini,” lanjutnya menegaskan.
Menurutnya, evaluasi juga akan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan kinerja aparatur selama satu tahun terakhir, termasuk capaian yang telah diperoleh dibandingkan dengan periode sebelumnya.
“Kita akan melihat hasil evaluasi yang dilakukan oleh lurah, kemudian membandingkan data-data pencapaian sebelumnya dengan tahun sekarang,” jelasnya.
Munafri menambahkan, seorang lurah harus memiliki daya inovasi dan integritas yang kuat karena berada pada posisi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sejumlah indikator kinerja yang menjadi perhatian antara lain optimalisasi penerimaan PBB, kebersihan lingkungan, penertiban, pelayanan dasar, perlindungan sosial, hingga optimalisasi peran agen Perisai di tengah masyarakat.
“Lurah itu bukan pekerjaan yang gampang. Tugasnya banyak sekali karena berhubungan langsung dengan masyarakat, harus memosisikan diri sebagai pelayan sekaligus pemimpin di wilayahnya,” katanya.
Dalam arahannya, Munafri juga menekankan perlunya pergeseran pola pemerintahan dari pendekatan yang sentralistik menuju impactful governance yang mengedepankan kolaborasi.
Dikatakan, pemerintah tidak dapat lagi menentukan seluruh kebijakan secara sepihak. Masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan persoalan, memberikan alternatif solusi, ikut menentukan prioritas, hingga mengawasi pelaksanaan pembangunan.
