“Tidak lagi kita bicara tentang pemerintahan yang sentralistik. Harus terbangun kolaborasi satu dengan yang lainnya untuk memastikan keterlibatan masyarakatdi wilayah masing-masing,” imbuh Appi.
Ia mencontohkan penanganan persoalan pedagang, kebersihan, maupun penertiban.
Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialogis harus dikedepankan agar pemerintah tidak hanya menyelesaikan persoalan sesaat, tetapi juga menghadirkan solusi yang berkelanjutan.
Munafri mengatakan, masyarakat saat ini memiliki tuntutan yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik.
Pelayanan tidak hanya harus tersedia, tetapi juga harus lebih cepat, mudah, adil, transparan, berkualitas, dan bermakna.
Karena itu, ia meminta lurah membuka ruang komunikasi yang luas dengan warga serta tidak menghindari persoalan yang muncul di wilayahnya.
“Jangan lagi dengan masyarakat itu kucing-kucingan, menyembunyikan sesuatu. Lurah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah dan bersama-sama menciptakan solusi,” saran Appi.
Dia juga mengingatkan pentingnya integritas bagi seluruh pemimpin wilayah. Lurah, kata dia, merupakan representasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat sehingga harus mampu menjaga kepercayaan publik.
Ia meminta seluruh aparatur wilayah tidak terlibat maupun memberikan ruang terhadap aktivitas ilegal di wilayah masing-masing.
“Tentu, integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan kewenangan di tingkat wilayah sekaligus memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan secara adil dan tidak tebang pilih,” Ketua IKA FH Unhas itu.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyoroti tugas lurah persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang menjadi salah satu tantangan Kota Makassar.
Ia menegaskan, menjaga keamanan bukan semata-mata menjadi tugas aparat penegak hukum. Dimana, lurah harus mengambil peran aktif dengan membangun komunikasi bersama masyarakat, tokoh masyarakat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.
” Kamtibmas bukan urusannya cuma APH saja. Kamtibmas ini harus menjadi urusan kita bersama,” katanya.
Oleh sebab itu, Munafri meminta para lurah tidak hanya bertindak setelah terjadi gangguan keamanan, tetapi mampu membaca potensi persoalan sejak dini dan mencari solusi bersama masyarakat.
Dia mengingatkan, kondisi keamanan yang tidak kondusif dapat menghambat aktivitas ekonomi dan perkembangan kota.
Selain pelayanan dan keamanan, Munafri kembali menegaskan bahwa program pemilahan sampah dan penertiban bangunan liar tetap berjalan.
Ia meminta camat dan lurah tidak mengendurkan sosialisasi pemilahan sampah di wilayah masing-masing.
“Tidak ada satu pun perintah, surat, atau kata yang membuat proses pemilahan sampah berhenti. Semuanya masih berjalan,” tegasnya.
Hal yang sama berlaku untuk penertiban bangunan liar. Menurut Munafri, seluruh jajaran wilayah harus tetap menjalankan kebijakan tersebut dengan pendekatan komunikasi dan solusi.
Ia juga meminta lurah terus membangun komunikasi dengan masyarakat agar setiap kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan secara bersama-sama.
“Sebab, keberhasilan berbagai program Pemkot Makassar sangat ditentukan oleh kemampuan camat dan lurah menerjemahkan kebijakan menjadi aksi nyata di tengah masyarakat,” tutup Appi. (*)
