Jakarta, NusantaraInsight — Perjuangan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kembali dikonsolidasikan melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Konsolidasi Nasional Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (FORKONAS PPDOB) se-Indonesia di Gedung Juang, Jakarta, Selasa, 29 September 2026.
Forum tersebut mempertemukan perwakilan calon daerah otonomi baru (CDOB) dari berbagai wilayah Indonesia, htermasuk CDOB Toraja Barat.
Pertemuan membahas arah kebijakan nasional penataan daerah, kesiapan pembentukan DOB, dukungan legislasi, pembiayaan, serta strategi percepatan pembentukan daerah otonomi baru.
Ketua Umum FORKONAS PPDOB, Syaiful Huda sebelum pembukaan rapim mengungkapkan keyakinannya bahwa pemekaran wilayah selaras Asta Cita Presiden Prabowo pada poin ke-17 menghadirkan politik kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Dengan tegas wakil ketua Komisi V itu meminta Kemendagri lahirkan PP desain pembentukan otonomi baru sebagai mandat dari UU 23 tahun 2014.
Selain aspek politik dan legislasi, forum juga membahas kapasitas fiskal, pembiayaan DOB, serta penataan wilayah dalam perspektif pembangunan nasional.
Topik tersebut menghadirkan Guru Besar STPDN Bandung, Prof. Dr. Fernandes Simangunsong yang menilai pemekaran dapat dilakukan dengan dua arah yaitu jalur Bottom Up berawal dari usulan Pemerintah Daerah dan jalur Top Down berbasis kepentingan Strategis Nasional.
Toraja Barat Bawa Aspirasi Daerah
Ketua FORKODA Sulawesi Selatan, Haji Hasbi Syamsu Ali, hadir membawa aspirasi daerah bersama sejumlah perwakilan CDOB di Sulawesi Selatan. Ia didampingi Wakil Ketua FORKODA Sulawesi Selatan, Sumartoyo, yang juga merupakan perwakilan CDOB Toraja Barat.
Kehadiran FORKODA dipandang menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara perjuangan pembentukan DOB di tingkat daerah dan agenda nasional FORKONAS PPDOB.
Dalam forum itu, verifikasi dan konsolidasi data CDOB menjadi salah satu agenda penting yang akan dikawal oleh FORKONAS, kata Ketua Bidang Verifikasi Data DPP CDOB FORKONAS, Udhi Hanum.
“Kelengkapan data dan administrasi dinilai penting karena akan menjadi dasar dalam memetakan kesiapan setiap CDOB, kata Udhi, termasuk menentukan klasifikasi serta langkah perjuangan pada tahap berikutnya,” imbuhnya.
Sumartoyo mengatakan, pihaknya mendukung keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapimnas. Menurut dia, forum nasional diperlukan untuk menyamakan persepsi dan menyatukan langkah seluruh CDOB dalam mengawal kebijakan pemerintah mengenai penataan daerah.
“Kami mendukung seluruh keputusan Rapimnas dan Konsolidasi Nasional. Yang terpenting adalah bagaimana hasil forum ini dapat dikawal bersama dan diterjemahkan menjadi langkah nyata, termasuk memastikan setiap CDOB mempersiapkan seluruh persyaratan dan data yang dibutuhkan,” ujar Sumartoyo.
Dua RPP Dinilai Strategis bagi Perjuangan DOB
Sumartoyo juga menyoroti pentingnya penerbitan dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yakni RPP tentang Penataan Daerah (Petada) dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada). Kedua regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian arah kebijakan dan mekanisme penataan daerah, termasuk pembentukan serta pemekaran daerah.
