“Bagi daerah yang sedang memperjuangkan pemekaran, terbitnya kedua RPP ini menjadi pedoman administrasi dan teknis yang wajib dipenuhi, sehingga materinya harus dipelajari secara dalam baik oleh panitia maupun Pemda,” jelasnya.
Ia menambahkan, Desartada diharapkan memberikan arah strategis mengenai desain penataan daerah secara nasional, termasuk perencanaan dan prioritas pembentukan daerah baru.
Sementara itu, Petada diharapkan mengatur mekanisme penataan daerah secara lebih operasional.
Karena itu, setiap CDOB, termasuk Toraja Barat, perlu memastikan dokumen, data, kajian, dan persyaratan lainnya tetap lengkap serta mutakhir.
Kesiapan tersebut diperlukan agar daerah dapat mengikuti setiap tahapan apabila pemerintah membuka kembali ruang pembentukan DOB.
Enam Rekomendasi Nasional Berdasarkan bahan rekomendasi Rapimnas dan Konsolidasi Nasional FORKONAS PPDOB
Keputusan Rapim memutuskan 6 agenda bersama yang akan dikawal antara lain:
1. Menyampaikan aspirasi DOB secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
2. Mendorong pemerintah mengakhiri moratorium pemekaran daerah serta segera menerbitkan peraturan pemerintah mengenai Penataan Daerah dan Desartada berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk wilayah Papua, pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan otonomi khusus Papua.
3. Menyusun klasifikasi kesiapan dan kelengkapan CDOB ke dalam tiga kelompok, yaitu Klaster 1, Klaster 2, dan Klaster 3.
4. Mendorong pemerintah menetapkan jumlah rencana pemekaran daerah setiap tahun, yang diharapkan mulai dilaksanakan pada 2027.
5. Mendorong pemerintah memberikan prioritas kepada CDOB yang telah memiliki surat presiden atau amanat presiden serta CDOB lain yang telah memenuhi seluruh persyaratan.
6. Melakukan sinkronisasi data CDOB antara DPR RI, DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, dan FORKONAS PPDOB agar tersedia data yang selaras dan dapat menjadi rujukan bersama.
Bagi CDOB Toraja Barat, rekomendasi tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat komunikasi politik dan kelembagaan, sekaligus memastikan pemenuhan seluruh persyaratan pembentukan daerah baru.
Sumartoyo menegaskan, perjuangan Toraja Barat akan terus dilakukan melalui koordinasi dengan FORKODA Sulawesi Selatan dan jaringan FORKONAS PPDOB, DPRD Tk II dan I, DPR RI serta membina kepatuhan dengan Kemendagri atas saran yang sudah diberikan, begitupun koordinasi panitia dengan Pemda Tana Toraja sebagai mitra di daerah diharapkan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
