Sidrap, NusantaraInsight — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat sosialisasi gerakan global “Go Public Fund Education” melalui Seminar Nasional Pendidikan, di Gedung Saromase Kompleks SKPD Kabupaten Sidrap.
Kampanye ini bertujuan mendesak pemerintah pusat dan daerah meningkatkan alokasi anggaran publik bagi pendidikan agar layanan pendidikan publik yang bermutu, inklusif, dan setara dapat terwujud.
Seperti disampaikan dua pembicara pada seminar, yaitu, Dra. Dian Mahsunah, M.Pd dan Wijaya, M.Pd dari Pengurus Besar PGRI Sulsel.
Seminar Nasional Pendidikan yang dibuka oleh Ketua PB PGRI Prof. Unifah Rosyidi, M.Pd dalam kegiatan sosialisasi yang digelar Kamis (2/7/2026) di Aula Saromase Kompleks SKPD Kabupaten Sidrap.
Wijaya menyatakan bahwa gerakan yang diprakarsai Education International tersebut meminta komitmen anggaran minimal 20 persen dari APBN/APBD yang dialokasikan langsung untuk sektor pendidikan publik.
Menurutnya, angka itu penting untuk menjamin ketersediaan fasilitas, kesejahteraan tenaga kependidikan, serta akses belajar bagi seluruh anak di Sulawesi Selatan.
“Kami menegaskan bahwa pendidikan adalah hak asasi yang harus didukung oleh anggaran publik memadai. Tanpa alokasi yang jelas dan cukup, upaya peningkatan kualitas pendidikan akan terhambat,” ujar Wijaya.
“Karena saat ada 19,8 persen Anak Tidak Sekolah (ATS) atau 3,9 juta ATS. Untuk itu perlunya angka 20 persen anggaran pendidikan ini dan tak bisa diganggu gugat,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan bahwa Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa sudah tidak relevan lagi.
“Karena guru harus diberi tunjangan yang layak untuk kesejahteraan,” ucapnya sembari menceritakan sewaktu mengikuti seminar internasional yang ketika ditanya tentang penghasilan guru di Indonesia.
Ia juga menjelaskan sosialisasi yang menyasar guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua murid itu mencakup penjelasan mengenai tujuan kampanye, urgensi alokasi anggaran, serta langkah-langkah advokasi yang dapat ditempuh di tingkat kabupaten dan kota.
PGRI juga terus mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau penggunaan dana pendidikan agar lebih transparan dan akuntabel.
Ia menyebutkan bahwa alokasi pendanaan yang stabil membantu sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran, memperbaiki sarana-prasarana, dan memberikan dukungan bagi guru melalui pelatihan.
“Kami berharap pemerintah daerah mendengarkan seruan ini dan mengalokasikan anggaran yang berdampak langsung pada layanan belajar siswa,” ulasnya.
Namun, ia menambahkan bahwa efektivitas anggaran juga bergantung pada perencanaan, tata kelola, dan mekanisme pengawasan.
