Makassar, NusantaraInsight — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, angkat bicara merespons polemik yang berkembang di media sosial terkait tidak terpilihnya salah satu peserta asal Kota Makassar, pada seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional tahun 2026.
Siswi asal Makassar, Cathlyn Yvaine Lesmana, sebelumnya dikabarkan masuk dalam tiga besar hasil seleksi awal calon Paskibraka tingkat nasional perwakilan Sulawesi Selatan.
Namun, namanya kemudian tidak masuk dalam daftar akhir peserta yang akan mewakili Provinsi ke tingkat nasional.
Kondisi tersebut memicu perhatian publik dan menuai berbagai tanggapan di media sosial. Sejumlah pihak mempertanyakan mekanisme penilaian dan proses seleksi yang dinilai kurang terbuka.
Menanggapi hal itu, sebagai pemimpin di Kota Makassar, Munafri mengaku prihatin atas situasi yang dialami peserta asal Makassar tersebut.
Ia berharap seluruh proses seleksi berjalan secara objektif, profesional, dan menjunjung prinsip keadilan bagi seluruh peserta.
“Kan peserta dari Makassar ada, ini delegasi dari Kota Makassar yang dikirim seleksi. Masa tidak ada, kita berharap hasil seleksi semuanya fair,” ujar Munafri, Senin (25/5/2026), menanggapi persoalan gagalnya siswi perwakilan Makassar, yang viral di jagad maya.
Appi mengaku tidak mengetahui secara detail proses penilaian di tingkat provinsi. Namun, informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait adanya reposisi peserta menjadi perhatian tersendiri.
“Saya tidak tahu persis apa kendala, tapi kan kami Pemeritnah Kota punya perhatian, apalagi dengar-dengar ada reposisi,” tuturnya.
“Padahal nilainya siswa kabarnya cukup. Jadi, kita berharap benar-benar fair dalam proses ini,” sambung Munafri.
Menurut Munafri, yang paling penting untuk dijaga adalah kondisi mental dan semangat para peserta paskibra yang yang telah berjuang mengikuti seluruh tahapan seleksi.
“Kasihan anak-anak yang sudah berproses. Mereka sudah latihan, sudah mempersiapkan diri dengan baik. Yang dikhawatirkan itu mentalnya,” lanjutnya.
Wali Kota Makassar itu, juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menjalankan proses pembinaan dan pengiriman delegasi sesuai prosedur.
Setelah peserta dikirim ke tingkat Provinsi, seluruh kewenangan penilaian berada di panitia seleksi tingkat Provinsi.
“Ada yang tanya ke saya bagaimana prosesnya. Saya bilang dari Makassar itu kita hanya mengirim ke Provinsi. Setelah itu nanti mereka yang menilai,” jelasnya.
Dia menegaskan, hasil pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar benar-benar diapresiasi secara objektif dalam setiap tahapan seleksi.
