Penulis: Dr. Zulkarnain Hamson, S.Sos., M.Si.
(Peneliti Media Sosial)
NusantaraInsight, Makassar — INDUSTRI bisnis media mainstream semisal Tempo Media, Kompas.com, Tribun Timur Berita Online Makassar, Harian Fajar dan masih banyak lagi, kini sedang diperhadapkan dengan situasi dilematis, itu dikarenakan pemerintah di banyak negara, memulai pola baru penyebaran informasi (berita) pada publik terkait kinerja mereka, dengan memakai saluran di Homeless Media.
Suara ‘protes’ mulai terdengar, & tentu saja, komunitas bisnis media mainstream itu punya alasan ‘keberatan’ karena fungsi demokrasi, akan terhambat bila media mainstream tak ada. Apakah ini tahapan menuju jalan mematikan media mainstream, bagaimana nasib kontrol demokrasi?
Homeless media (media tanpa rumah) adalah akun atau entitas penyebar berita yang beroperasi murni melalui media sosial (Instagram, TikTok, Twitter/X) dan tidak terikat pada perusahaan resmi berbadan hukum, kantor berita, atau situs web resmi.
Mereka mengandalkan kecepatan, konten viral, keterlibatan langsung dengan audiens. Karakter paling utama Homeless Media, yakni berbasis di Media Sosial (Medsos) tidak memiliki situs web utama; “rumah” mereka adalah platform Medsos. Cirinya cepat & langsung, menyajikan informasi secara real-time, & tentu saja sering kali lebih cepat daripada media konvensional (mainstream).
Unggul di partisipatif, seringkali dikelola individu atau kelompok kecil, memungkinkan siapa saja menjadi jurnalis itulah “Jurnalisme Warga.” Ada resiko besar yang harus segera diantisipasi jika jurnalisme warga menjadi pilihan pemerintah.
Memiliki daya fleksibilitas maka konten lebih santai, hiperlokal, atau fokus pada topik spesifik, sehingga populer dikalangan anak muda dari Gen Z hingga ‘kolonial’ (Generasi tua). Konsep Homeless Media merupakan evolusi dari jurnalisme digital di mana distribusi berita tidak lagi didominasi oleh lembaga pers formal, melainkan oleh kreator konten & akun berita independen.
Kehadiran homeless media itu menandai pergeseran fundamental dalam struktur kekuasaan informasi, di mana otoritas berita tidak lagi menjadi monopoli institusi pers besar. Sebagai produk dari konvergensi media baru, fenomena ini mencerminkan demokratisasi informasi yang amat radikal; siapa pun yang memiliki akses ke platform digital dapat menjadi pembuat berita, dan regulasi itu belum berhasil dilahirkan Komdigi.
Namun, di balik kemudahan akses terdapat risiko besar berupa pengikisan standar jurnalistik. Tanpa keterikatan pada redaksi formal dan juga kode etik jurnalistik yang ketat, media sejenis ini sering kali terjebak dalam pusaran kecepatan, mengabaikan verifikasi, sehingga batas antara fakta dan opini menjadi semakin kabur bagi publik.
Jelas secara ekonomi, perkembangan media baru memaksa homeless media untuk hidup kian subur di bawah bayang-bayang algoritma platform milik korporasi teknologi global. Efeknya menciptakan dilema kritis, demi mempertahankan eksistensi dan jangkauan, konten yang dihasilkan sering kali didesain hanya semata untuk memicu keterlibatan (engagement) emosional, bukan kedalaman edukasi, apa hendak dikata?.
Ketergantungan ini pula membuat mereka rentan terhadap perubahan aturan platform dan cenderung memprioritaskan “sensasionalisme” dibandingkan “substansi”. Akibatnya, berita tidak lagi dipandang sebagai layanan publik, melainkan komoditas info digital yang hanya bernilai, jika ia berhasil menjadi viral.
Dari perspektif akuntabilitas, homeless media sering kali beroperasi di dalam wilayah abu-abu hukum. Karena tidak memiliki badan hukum pers yang jelas, sulit bagi publik untuk dapat menuntut pertanggungjawaban jika terjadi pencemaran nama baik atau penyebaran disinformasi. Media baru itu memang menawarkan kebebasan berekspresi yang luas, tetapi tanpa mekanisme “check and balances” yang mumpuni, itulah problemnya.
