NusantaraInsight, Makassar — Pemerintah Kota Makassar, terus mendorong seluruh jajaran SKPD untuk bekerja optimal sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sekaligus menghadirkan program-program nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Salah satu fokus yang kini diperkuat adalah pembangunan berbasis lingkungan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan aspek ketahanan pangan dan pengelolaan sampah di tingkat wilayah.
Dalam hal ini, Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) Kota Makassar, didorong sebagai leading sector untuk mengakselerasi program strategis berbasis urban farming di setiap kelurahan, secara maksimal.
“Kita perlu maksimalkan program urban farming di semua wilayah, maka keterlibatan aktif kelompok masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan, dalam pembangunan di tingkat lorong,” jelas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Minggu (12/4/2026).
Appi menegaskan, program urban farming ini tidak sekadar mendorong masyarakat memanfaatkan lahan sempit menjadi produktif, tetapi juga dirancang terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah rumah tangga.
Melalui pendekatan ini, sampah organik diolah menjadi kompos yang kemudian dimanfaatkan kembali untuk mendukung kegiatan pertanian perkotaan.
Dengan konsep tersebut, pemerintah tidak hanya menargetkan peningkatan ketersediaan pangan skala rumah tangga, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
“Urban farming diharapkan menjadi solusi ganda, mengurangi volume sampah sekaligus memperkuat kemandirian pangan warga di tengah dinamika perkotaan,” imbuh Appi.
Orang nomor satu Kota Makassar itu, mendorong kemandirian pangan berbasis masyarakat seperti pemanfaatan lahan sempit dengan konsep pertanian perkotaan (urban farming).
“Tentu, urban farming adalah salah satu upaya untuk berkontribusi dalam kemandirian pangan,” tuturnya.
“Kita bisa memanfaatkan keterbatasan lahan dengan pengetahuan serta ketelatenan,” lanjutnya.
Munafri Arifuddin mengatakan program Urban Farming yang telah dijalankan di Kota Makassar cukup sukses. Bahkan, beberapa wilayah di Kota Makassar sudah bisa menciptakan ekosistem pemenuhan gizi dan ekonomi lokal.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga menyentuh langsung aspek kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Menurutnya, setiap kelompok masyarakat dapat diberi tanggung jawab membina minimal dua lorong, bekerja sama dengan lurah serta RT/RW setempat untuk menciptakan lingkungan yang produktif dan tertata.
