NusantaraInsight, Makassar — Makan Bergizi Gratis (MBG), program Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hadir dengan plus-minusnya. Plusnya, Media berita pun dapat bahan berita baru. Siswa pun rajin bersekolah karena disediakan makan siang di sekolah. Sisi positif lain, membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Selain memberikan banyak lapangan pekerjaan, juga menggerakkan ekonomi masyarakat dengan berbagai mata rantai program ini. Yang juga positif, munculnya “pengusaha” baru, meskipun bermodalkan koneksi dan nepotisme.
Aspek negatifnya, yang paling banyak disoroti adalah banyak murid yang keracunan. Selain itu, juga munculnya praktik penyimpangan baru yang dilakukan oknum tertentu. Akhir-akhir ini, personel Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disoroti karena langsung diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sementara mereka yang sudah bertahun-tahun menjadi guru dan pegawai honorer justru tidak diprioritaskan.
Namun yang paling dijengkeli banyak pihak adalah, gara-gara Program MBG, anggaran sejumlah kementerian diefisiensi hingga separuhnya. Pihak yang berkepentingan dengan MBG berusaha menyangkal dan membantah efisiensi ini demi makan bergizi gratis itu. Tetapi data yang ada pada tiap kementerian bisa berbicara banyak.
Di tengah krisis ekonomi global akibat perang AS-Israel melawan Iran yang berlangsung sejak 28 Februari 2026, nasib program ini mungkin bakal dikhawatirkan akan ‘merana’.
Masalahnya, harga minyak melambung. Catatan terakhir, berada pada level US$ 115 per barrel. Dampak yang kemudian terasa di Indonesia, Makassar khususnya, per 1 April 2026, banyak Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) membatasi penjualan salah satu jenis bahan bakar minyak (BBM), pertalite. Pemerintah pun membatasi setiap jenis kendaraan boleh mengisi tanki kendaraan dengan jumlah maksimal BBM.
Akibat kenaikan harga minyak dunia dan diikuti rumor penyesuaian harga BBM di tanah air, antrean panjang terjadi pada sejumlah SPBU. Jika tidak ada antrean panjang, di depan SPBU dipasang palang. Tanda tidak boleh melintas, “Bahasa nonverbal” BBM habis.
Lantaran demi efisiensi, pemerintah pun melancarkan program “work from home” (WFH) — kerja dari rumah. Tentu tidak semua instansi dapat memanfaatkan WFH yang berlaku pada setiap hari Jumat itu. Institusi yang bersifat pelayanan harus melakukannya secara tatap muka. Misalnya, rumah sakit dan pelayanan jasa lainnya yang mengharuskan berlangsung secara luar jaringan (luring).
Tidak hanya WFH yang diterapkan demi efisiensi penggunaan BBM, pemerintah Provinsi Jawa Tengah misalnya, meminta para karyawannya naik sepeda atau berjalan kaki ke kantor. Untuk jarak 1 km naik sepeda dan berjalan kaki masih masuk akal. Tetapi kalau jaraknya sampai berkilo-kilometer, justru bakal menimbulkan risiko dan dampak baru. Tiba di kantor, sang karyawan sudah kelelahan menaklukkan jarak rumah dengan kantor. Bisa juga berisiko terkena kecelakaan, ditabrak misalnya.
