NusantaraInsight, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menegaskan komitmennya dalam membenahi tata kelola pemerintahan dan wajah kota secara menyeluruh.
Tak hanya berfokus pada penataan fisik, Munafri menyoroti pentingnya tertib administrasi hingga penataan parkir liar sebagai fondasi utama dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Dalam penyampaiannya, ia menekankan bahwa setiap perangkat daerah, tertib Administrasi. Secara khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), harus berjalan selaras dalam menata kawasan perkotaan, termasuk penertiban dan pengawasan gudang-gudang yang kerap luput dari kontrol administratif.
Menurutnya, persoalan tata ruang dan aktivitas pergudangan bukan sekadar isu teknis, tetapi berkaitan langsung dengan ketertiban kota, potensi kemacetan, hingga dampak sosial di tengah masyarakat.
Lebih jauh, Munafri juga mendorong penguatan peran camat dan lurah sebagai garda terdepan pemerintahan di tingkat wilayah. Ia menilai, keberhasilan program penataan kota tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif aparat kewilayahan yang memahami langsung kondisi dan dinamika di lapangan.
“Camat dan lurah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi juga mampu menjadi problem solver yang responsif terhadap berbagai persoalan warga,” imbuh Munafri, Selasa (7/4/2026).
Dengan pendekatan yang terintegrasi antara ketegasan regulasi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi peran wilayah, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin berupaya menghadirkan tata kelola kota yang lebih tertib, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Kita mau tertib administrasi, penataan gudang hingga penguatan peran Camat dan Lurah sangat penting,” katanya.
Wali Kota Makassar, menegaskan pentingnya peran camat dan lurah sebagai penanggung jawab wilayah yang memahami secara detail kondisi daerahnya, mulai dari data masyarakat, keberadaan sekolah, hingga aktivitas investasi.
Menurutnya, pemahaman menyeluruh tersebut penting agar setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak bertabrakan dengan kondisi di lapangan, sekaligus memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai aturan dan aspek legalitas.
“Pastikan semua yang berjalan di wilayah itu sesuai aturan, tidak ada yang melanggar, dan semua terdata dengan baik,” tegas Munafri.
Salah satu perhatian serius yang disoroti adalah keberadaan gudang dan aktivitas logistik di dalam kota, khususnya di wilayah Tallo, serta di Kecamatan lain.
