Catatan M.Dahlan Abubakar
NusantaraInsight, Bima — Jumat (21/11/2025) pagi RRI Makassar mengontak saya untuk sebuah wawancara melalui telepon terkait dengan terpilihnya Ketua Umum KONI Sulsel yang baru pada Rabu (19/11/2025).
Sayang wawancara ini tidak berlangsung seutuhnya karena alasan teknis. Masalahnya, saat itu saya sedang berlayar menuju Labuan Bajo dengan KM Wilis dari Makassar.
Jika saja wawancara sesuai jadwal awal, sekitar puku; 09.05 mungkin alasan teknis teratasi. Pasalnya wawancara tertunda 25 menit bertepatan dengan posisi saya kian menjauh dari Makassar.
Pada satu dua menit pertama, saat komunikasi bisa tersambung bagus, meskipun beberapa kali sambung putus, saya mengatakan, Ketua KONI Sulsel yang baru memiliki beban yang sangat berat.
Pertama, bagaimana menggairahkan kegiatan olahraga di Sulawesi Selatan.
Kedua, mengembalikan prestasi Sulsel pada PON XXIII/2028 NTB-NTT, minimal pada posisi saat PON XXI, peringkat XI.
Ketiga, mengembalikan pengelolaan dana hibah dengan pola Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang langsung ditandatangani Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dengan KONI Sulsel tanpa melalui birokrasi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Keempat, “merayu” Gubernur Sulsel agar sedikit memberi perhatian pada pembinaan olahraga prestasi di Sulsel.
Belum sempat saya menjabarkan empat poin penting tantangan yang dihadapi Ketua Umum KONI Sulsel yang baru, komunikasi seluler dengan RRI Makassar dan saya terputus. Padahal, saya ingin menjelaskan, kita-kira seperti ini.
Pertama, upaya menggairahkan kegiatan olahraga di Sulsel akan terlihat jika organisasi KONI sebagai pucuk teratas induk-induk olahraga akan tampak sibuk. Tidak hanya kantor itu terbuka hingga sore hari, tetapi juga sampai pada malam hari.
Saat lampu ruang kantor KONI Sulsel menyala pada malam hari menandakan bahwa ada kegiatan yang sedang berlangsung dan tidak selesai pada sore hari. Mungkin ada yang berkelit, semua masalah diselesaikan sebelum hari berganti malam itu soal lain dan tidak tampak dibandingkan jika pada malam hari.
Pengalaman saya lebih dua puluh tahun menjadi pengurus komite olahraga provinsi ini membuktikan, memang tidak banyak personil pengurus yang rajin berkantor, tetapi yang aktif adalah mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap bergulir roda dan kegiatan organisasi.
Pengurus yang lalu, personilnya sangat “jumbo”, 70 orang. Pada kepengurusan terakhir saya, 2018-2022, personil pengurus hanya 50-an orang. Dari jumlah ini yang aktif paling banyak 30%.
Bahkan, andaikata tidak mengenakan seragam jaket KONI, saya tidak mengenal beberapa orang yang hadir saat musyawarah olahraga provinsi (Musorprov).
Pada saat itulah baru mereka muncul, terutama personil pengurus yang memiliki pekerjaan tetap dan tidak bisa meninggalkan kantor pada jam-jam tertentu. Pada kepengurusan lalu, banyak pengurus yang aparatur sipil negara (ASN), namun mereka mengerti posisinya sebagai bagian dari organisasi ini, sehingga berusaha mencari waktu untuk sekadar muncul di KONI.
Kedua, di masa kepengurusan KONI 2022-2026, yang pemilihan ketua umum terpaksa dipercepat 19 November 2025 — periode lalu pemilihan ketua umum dilaksanakan saat musorprov Maret 2022 — memikul beban yang tidak kalah berat. Yakni, mengembalikan muruah (kehormatan) Sulawesi Selatan berada pada peringkat yang lebih baik dibandingkan pada PON XXI/2024 Aceh-Sumut, saat Sulsel terpuruk pada peringkat XVI perolehan medali kontingen.
Peringkat ini merupakan prestasi terburuk yang dicapai Sulsel selama mengikuti kompetisi olahraga multievent berskala nasional.
Ketika menjelang dan saat terpilih, pengurus yang lalu dengan penuh percaya diri memasang target lima besar.
