NusantaraInsight, Makassar — Peringatan Hari Tata Ruang Nasional yang berlangsung setiap 8 November dijadikan sebagai momentum kritik oleh Ma’REFAT INSTITUTE Sulawesi Selatan.
Dalam diskusi bulanan Ma’REFAT INFORMAL MEETING (REFORMING) di Makassar, Minggu 23 November 2025, lembaga penelitian dan pengkajian itu membedah praktik penataan ruang nasional yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan publik. Diskusi yang memasuki seri ke-28 ini mengangkat tema, “Masih Perlukah Tata Ruang Diperbincangkan dan Diperjuangkan, di Tengah Maraknya Proyek Strategis Nasional (PSN) Menimbulkan Masalah?”
Berlangsung di kantor LINGKAR-Ma’REFAT pada pukul 14.00 wita, pertemuan tersebut menghadirkan dua pemantik diskusi: Budayawan dan Purnabakti Fakultas Ilmu Budaya UNHAS, Alwy Rachman; lalu Planolog serta Pemerhati Tata Ruang & Lingkungan Hidup Ma’REFAT INSTITUTE Sulawesi Selatan, Mohammad Muttaqin Azikin.
Pemantik pertama, Alwy Rachman, membawa peserta menyelami ruang dari perspektif kebudayaan dan teori kritis. Ia membuka dengan pemahaman bahwa kemampuan manusia tak pernah berdiri sendiri. “Sering kali kita berpikir bahwa kemampuan seseorang ditentukan oleh kecerdasan. Padahal, lebih dari itu, fungsi dan peran sosiallah yang membuat kemampuan seseorang tampak,” katanya. Baginya, ketidakmampuan sering kali lahir bukan dari kecerdasan, melainkan dari struktur ruang yang menyingkirkan seseorang dari perannya.
Alwy menyimpulkan, “Para pemilik kapital hari ini menjadi perampas, penindas, pelaku kerusakan atas lingkungan. Karenanya, partisipasi masyarakat penting untuk membangun ruang yang sesuai kebutuhan penghuninya.”
Di akhir sesi, Ia menegaskan bahwa ruang bukan sekadar persoalan teknis yang bisa dirancang di atas meja. “Ruang adalah cermin kebudayaan, di dalamnya terdapat tarik-menarik antara makna dan kuasa.” Pernyataan itu menjadi pesan penutup bahwa tata ruang hakikatnya bukan semata urusan zonasi, tetapi ruang sosial yang selalu diperebutkan.
Muhammad Muttaqin Azikin, membuka sesinya dengan pernyataan menohok, dengan mencontohkan kondisi tata ruang Makassar. “Selama satu dekade terakhir di Makassar, tidak terjadi perbaikan yang signifikan terkait penataan ruang. Bahkan, cenderung semakin berantakan, semrawut dan seolah tanpa orientasi yang jelas.” Ia menilai tidak ada komitmen dan keseriusan dari pemerintah daerah sebagai penyelenggara penataan ruang untuk betul-betul menjalankan fungsinya. “Selama 15 tahun saya menulis di koran, memberi respons pada berbagai problem perkotaan, meng-“interupsi” penataan ruang Makassar, namun tidak ada perubahan berarti yang dilakukan pemerintah. Akibatnya, persoalan-persoalan mendasar seperti: kemacetan, banjir tahunan, persampahan, pemenuhan kebutuhan air bersih, terus dialami warga Makassar,” pungkasnya.
